Jakarta— Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Depok mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong (hoaks) terhadap terdakwa Syahganda Nainggolan.
Diketahui, Syahganda Nainggolan adalah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan. Ia divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim PN Depok pada 29 April lalu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan upaya banding JPU dilakukan karena putusan PN Depok lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, seperti dilansir dari rilis.id (group lampungcorner.com).
Sebelumnya, JPU telah menuntut terdakwa 6 tahun penjara dalam persidangan pada 1 April lalu. Syahganda dituntut karena terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 14 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1946.
“Karena dalam putusan pengadilan dipertimbangkan pasal yang berbeda dengan pasal yang dibuktikan JPU dalam surat tuntutannya,” kata Leonard dalam keterangannya, Senin (3/5/2021).
Selain itu, lanjut Leonard, putusan majelis hakim di bawah dua pertiga dari tuntutan JPU dan seluruh pertimbangan jaksa dalam mengajukan tuntutan tidak diambil alih seluruhnya dalam putusan.
“Maka tim Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding,” ujar Leonard.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhi hukuman terhadap Syahganda karena telah terbukti bersalah melanggar Pasal 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Syahganda dinyatakan terbukti bersalah karena menyiarkan kabar bohong, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahganda Nainggolan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” kata Ketua Majelis Hakim Ramon Wahyudi saat membacakan amar putusan di PN Depok, Kamis (29/4/2021).
“Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah),” pungkasnya. (*)
Red
