LAMPUNGCORNER.COM, Lampung Timur — Ratusan massa dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat meminta Bupati Dawam Raharjo dan Wakil Bupati Azwar Hadi mundur dari jabatannya.
Hal itu disampaikan kordinator massa aksi, Fauzi Genta, saat demonstrasi di depan kantor Bupati Lampung Timur, Senin (13/2/2023).
Ratusan massa tersebut menamakan diri sebagai Aliansi Tagih Dawam-Azwar Hadi (DA-DI). Massa meminta kesemrawutan pengelolaan anggaran di Pemkab Lampung Timur itu agar dibenahi.
Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan karena Bupati atau Wakil Bupati tidak kunjung menemui massa aksi.
“Kedatangan kami hari ini dalam rangka menagih uang gaji yang merupakan hak, karena sudah dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya,” ujar orator aksi, Fauzi Genta.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur gagal mengelola APBD dan menumpuk hutang serta tidak mampu mengelola keuangan.
Selain itu, ia juga meminta Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi untuk mundur dari jabatannya.
“Kalau memang Pemerintahan Dawam Rahardjo-Azwar Hadi tidak bisa memberikan gaji perangkat serta membayar pihak rekanan silahkan mundur,” teriaknya.
Kemudian, para peserta aksi juga menagih hak hak guru PAUD, BPD, Linmas dan juga RT yang insetifnya masih menunggak.
“Kami butuh pejabat yang punya intergritas dan profesional, maka kami dari AT-DADI meminta agar Bupati Lampung Timur dapat menemui kami untuk menjelaskan kecarut-marutan, dalam mengelola pemerintahan Lampung Timur ini,” katanya.
Ia juga meneriakkan, jika massa sudah muak dengan janji-janji dari pihak pemerintah selama ini terkait pembayaran semua hak-hak baik guru, perangkat desa, BPD bahkan rekanan.
“Beri penjelasan yang detail, buat pernyataan di atas materai jangan hanya janji-janji yang membuat kami muak, bila memang tak mampu mundur saja,” tambahnya.
“Masih banyak pejabat yang berpotensi (memimpin) di Lampung Timur ini,” paparnya.
Ia menilai, bupati dan wakil bupati Lampung Timur, tak kunjung bisa menyelesaikan permasalahan yang selalu berulang.
“Kepada bupati dan wakil bupati Lampung Timur bila tak mampu menyelesaikan permasalahan yang selalu berulang setiap tahunnya dan tak ada jalan keluarnya, lebih baik mundur saja,” tegasnya.
Kemudian, pihaknya juga mendesak Ketua DPRD Lampung Timur agar segera mengadakan rapat sidang paripurna dalam rangka mempertanyakan permasalahan pengelolaan keuangan Kabupaten Lampung Timur.
Bahkan, ia mengusulkan, pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yang dianggap tidak mampu mengelola keuangan daerah.
“Apabila sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur untuk diberhentikan,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita diturunkan belum diperoleh tanggapan resmi dari Dawam maupun Azwar terkait aksi ini. (*)
Sumber: Rilis.id lampung
