Dirjen Imigrasi Minta Jajaran Fokus Layani Publik, Tinggalkan Budaya Lama

- Jurnalis

Jumat, 12 Juni 2026 - 14:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, meminta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi kembali memusatkan perhatian pada pelayanan publik dan meninggalkan pola kerja lama yang dinilai tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman.

Pesan itu disampaikan Hendarsam saat memberikan arahan kepada seluruh petugas Imigrasi di Indonesia serta Atase Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia dalam kegiatan hybrid di Aula Ditjen Imigrasi, Selasa, 9 Juni 2026.

Arahan tersebut disampaikan di tengah proses hukum yang sedang berjalan terkait sejumlah persoalan di lingkungan Imigrasi. Hendarsam menegaskan persoalan itu sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum dan tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan.

“Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum. Mulai minggu ini, saya minta seluruh jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal,” kata Hendarsam.

Baca Juga :  Bukan Sekadar Ganti Plang Nama, Kantor Imigrasi Lampung Selatan Diuji Kualitas Layanan dan Pengawasan TPI

Menurut dia, situasi yang sedang dihadapi saat ini menjadi salah satu ujian besar bagi organisasi. Namun, ia menilai kondisi tersebut harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki sistem kerja.

Hendarsam menegaskan tidak ada lagi ruang bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip integritas, termasuk perlakuan istimewa di lingkungan Imigrasi.

“Zaman sudah berubah dan tuntutan masyarakat juga berubah. Tidak ada hak istimewa bagi siapa pun untuk melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Baca Juga :  PNBP Imigrasi Tembus Rp8,68 Triliun: Pundi Kas Negara Melimpah, Pengawasan WNA dan Mutu Layanan Tak Boleh Kendor

Ia mengatakan, ekspektasi publik terhadap pelayanan Imigrasi kini semakin tinggi karena institusi itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari paspor hingga izin tinggal orang asing.

Karena itu, seluruh pegawai diminta meningkatkan respons terhadap keluhan masyarakat, memperkuat transparansi, serta menjaga profesionalisme.

Hendarsam menyebut konsep “Imigrasi untuk Rakyat” kini menjadi pijakan utama reformasi pelayanan. Menurutnya, seluruh kebijakan dan program harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Fokus kita sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” katanya.

Berita Terkait

Terhubung ke 196 Negara, Polri dan Imigrasi Siapkan Sistem Deteksi Buronan Internasional 24 Jam
Kantor Imigrasi Lampung Selatan Harapkan Dukungan Pemkab untuk Pemasangan Paving Block
Tindak 17.597 WNA Pelanggar Aturan hingga September 2026, Ditjen Imigrasi Perkuat Pengawasan Digital
PNBP Imigrasi Tembus Rp8,68 Triliun: Pundi Kas Negara Melimpah, Pengawasan WNA dan Mutu Layanan Tak Boleh Kendor
Beda TMT, Beda Waktu Gaji PPPK Paruh Waktu, BKD Lampung Selatan Pastikan SK Perpanjangan Segera Terbit
General Manager ASDP Bakauheni: HPN dan Porwanas 2027 Jadi Sejarah bagi PWI Lampung
Bukan Sekadar Ganti Plang Nama, Kantor Imigrasi Lampung Selatan Diuji Kualitas Layanan dan Pengawasan TPI
Tingkatkan Keterpaduan Data di Gerbang Sumatera, Imigrasi Lampung Selatan Gelar Forum Sosialisasi
Berita ini 44 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 16:17 WIB

Terhubung ke 196 Negara, Polri dan Imigrasi Siapkan Sistem Deteksi Buronan Internasional 24 Jam

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:43 WIB

Kantor Imigrasi Lampung Selatan Harapkan Dukungan Pemkab untuk Pemasangan Paving Block

Minggu, 18 Oktober 2026 - 13:57 WIB

Tindak 17.597 WNA Pelanggar Aturan hingga September 2026, Ditjen Imigrasi Perkuat Pengawasan Digital

Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:37 WIB

PNBP Imigrasi Tembus Rp8,68 Triliun: Pundi Kas Negara Melimpah, Pengawasan WNA dan Mutu Layanan Tak Boleh Kendor

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:16 WIB

Beda TMT, Beda Waktu Gaji PPPK Paruh Waktu, BKD Lampung Selatan Pastikan SK Perpanjangan Segera Terbit

Berita Terbaru

Info Parlemen

MPR Tetapkan Paripurna Pemilihan Wapres Baru 2 Desember 2026

Jumat, 13 Nov 2026 - 19:12 WIB