Pemprov Lampung Perketat Pengawasan Infrastruktur dan Pangan Bersama BPKP Tahun 2026

- Jurnalis

Selasa, 13 Januari 2026 - 20:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung sepakati penguatan pengawasan strategis sektor infrastruktur pada tahun 2026 sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih progresif dan berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (13/01/2026).

Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan menjelaskan, pertemuan tersebut sekaligus menjadi forum penyampaian wrap-up hasil pengawasan BPKP selama enam bulan terakhir.

Dari berbagai topik pengawasan, BPKP menyoroti isu yang paling relevan dengan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni infrastruktur serta ketahanan pangan di sektor pertanian dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.

“Setiap enam bulan kami menyampaikan wrap-up hasil pengawasan. Banyak sektor yang kami awasi, namun kali ini fokus pada infrastruktur serta pangan di sektor pertanian karena paling berdampak langsung terhadap ekonomi Lampung,” ujar Agus.

Baca Juga :  362 Atlet Lamtim Dilepas, Ela Bidik Tiga Besar Porprov

Dalam paparannya, BPKP mengidentifikasi sejumlah celah perbaikan yang masih dapat dioptimalkan, mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi, hingga penguatan tata kelola.

Pembenahan pada titik-titik tersebut dinilai menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih progresif.

BPKP juga akan menuangkan sejumlah rekomendasi strategis dalam laporan pengawasan, yang mencakup penguatan sektor hulu pertanian, pengelolaan dan akses pasar hasil panen, serta hilirisasi pembiayaan dan praktik tata kelola di lingkungan pemerintah daerah.

“Kami akan menyampaikan rekomendasi yang komprehensif, mulai dari hulu pertanian, pasar panen, hingga hilirisasi pembiayaan dan tata kelola pemerintah daerah,” jelasnya.

Agus menyampaikan bahwa pada tahun 2025 BPKP memfokuskan pengawasan pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Sementara pada tahun 2026, pengawasan akan diperluas dengan penekanan kuat pada sektor infrastruktur, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memajukan pembangunan infrastruktur.

Baca Juga :  BUMDes Bukan Sekadar Cari Untung, Nanda Indira Dorong Ekonomi Rakyat Desa

“Pada 2025 fokus kami di pertanian. Untuk 2026, kami sepakat pengawasan diarahkan pada infrastruktur, dan Pak Sekda sangat mendukung langkah ini,” tambahnya.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyambut baik dukungan dan peran aktif BPKP dalam mengawal pembangunan daerah.

Menurutnya, pengawasan yang efektif dan berbasis rekomendasi strategis sangat dibutuhkan agar program pembangunan berjalan tepat sasaran, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian Lampung.

Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas keuangan negara, efektivitas program pembangunan, serta pencegahan potensi penyimpangan sejak dini.

Melalui pendampingan dan pengawasan berbasis risiko, BPKP diharapkan menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Acara ini turut dihadiri Kepala Bappeda Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Evie Fatmawaty, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rendi Riswandi, serta jajaran BPKP Perwakilan Lampung. (*)

Berita Terkait

DPR RI RESMI SAH-KAN RUU PERAMPASAN ASET
ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang
10 Poin Krusial RUU Perampasan Aset, dari Korupsi hingga Investasi Bodong
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Selangkah Lagi Dibawa ke Paripurna
Ngopi Migas 2026, PHE OSES Ajak Generasi Muda Mengenal Industri Hulu Migas
58 Orang Jalani Tes Urine, Hasil Razia Narkoba di Lapas Way Hui Negatif
MagangHub Batch 3B Dibuka, Kemnaker Siapkan 14 Ribu Kuota untuk Lulusan Perguruan Tinggi
Sidang KKEP EHS Digelar, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa
Berita ini 49 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:06 WIB

DPR RI RESMI SAH-KAN RUU PERAMPASAN ASET

Kamis, 19 November 2026 - 10:07 WIB

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang

Rabu, 18 November 2026 - 17:43 WIB

10 Poin Krusial RUU Perampasan Aset, dari Korupsi hingga Investasi Bodong

Rabu, 18 November 2026 - 15:40 WIB

Ngopi Migas 2026, PHE OSES Ajak Generasi Muda Mengenal Industri Hulu Migas

Rabu, 18 November 2026 - 13:06 WIB

58 Orang Jalani Tes Urine, Hasil Razia Narkoba di Lapas Way Hui Negatif

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

DPR RI RESMI SAH-KAN RUU PERAMPASAN ASET

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:06 WIB

Screenshot

BREAKING NEWS

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang

Kamis, 19 Nov 2026 - 10:07 WIB