LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Dukungan terhadap rencana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar yang akan diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus mengalir. Di tengah silang pendapat antarfraksi DPRD, langkah yang diambil Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli justru mendapat penguatan dari kalangan tokoh masyarakat hingga mantan birokrat senior.
Tokoh masyarakat sekaligus mantan birokrat senior, Fauzi Hasan, menilai skema pembiayaan melalui pinjaman daerah merupakan langkah realistis di tengah keterbatasan fiskal yang saat ini dialami banyak daerah.
Menurutnya, kondisi infrastruktur dan tuntutan pelayanan publik tidak memungkinkan pemerintah daerah hanya bergantung pada kemampuan anggaran rutin.
“Semua daerah hari ini mengalami kesulitan fiskal. Kalau pemerintah daerah tidak bergerak, pembangunan bisa stagnan. Ketika stagnan, itu artinya mundur,” kata Fauzi Hasan saat ditemui di kediamannya, Rabu (20/5/2026).
Mantan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat itu menegaskan, pinjaman daerah tidak seharusnya dipandang semata sebagai beban keuangan.
Ia menilai, selama dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat dan diiringi tata kelola anggaran yang disiplin, pinjaman dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan.
Fauzi mencontohkan, kerusakan jalan yang dibiarkan tanpa penanganan justru akan memperbesar biaya pembangunan pada masa mendatang.
“Kalau jalan berlubang saat ini tidak diperbaiki, satu tahun lagi kerusakannya bisa lebih parah. Biaya perbaikannya juga semakin besar. Itu bentuk kemunduran,” ujarnya.
Meski mendukung, Fauzi mengingatkan agar penggunaan dana pinjaman dilakukan secara terukur, terarah, dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Boleh pinjam, tetapi harus terkendali. Penggunaannya harus efektif, efisien, dan arahnya jelas,” katanya.
Selain itu, Fauzi juga mendorong adanya semangat gotong royong pembangunan dengan melibatkan sektor swasta di Lampura.
Menurut dia, perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut semestinya turut berkontribusi membantu pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, di luar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Ia mengusulkan pemerintah daerah bersama DPRD dapat menggandeng para pelaku usaha untuk ikut memperbaiki ruas jalan strategis, sebagaimana yang pernah dilakukan di sejumlah daerah lain di Lampung.
Dukungan serupa juga disampaikan tokoh masyarakat Lampura, Ansyori Sabak. Ia menilai masyarakat saat ini lebih membutuhkan solusi nyata atas kerusakan infrastruktur dibandingkan perdebatan politik terkait sumber pembiayaan pembangunan.
Menurut Ansyori, persoalan utama yang dirasakan masyarakat adalah buruknya kondisi jalan yang menghambat aktivitas ekonomi warga.
“Masyarakat tidak terlalu mempersoalkan uang itu dari mana. Yang penting jalan-jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan segera diperbaiki,” kata Ansyori.
Ia bahkan mempertanyakan sikap salah satu anggota DPRD Lampura dari partai pengusung kepala daerah yang menolak rencana pinjaman tersebut. Padahal, menurutnya, pembangunan infrastruktur saat ini sudah berada pada tahap mendesak.
Ansyori menilai perbedaan pandangan politik seharusnya tidak menghambat agenda pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Terlebih, akses jalan memiliki pengaruh besar terhadap distribusi hasil pertanian seperti beras, singkong, jagung, dan komoditas lainnya.
“Bagaimana harga hasil pertanian bisa baik kalau akses jalannya rusak? Distribusi terganggu, biaya angkut naik. Kalau dibiarkan, kerusakan makin parah dan biaya perbaikannya justru lebih besar,” ujarnya. (*)
