JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, (19/11/2026)
Pengesahan tersebut dilakukan melalui pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Persetujuan ini disetujui langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah pihak yang terkait.
“Kini tiba saatnya menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang. Apakah RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat disetujui untuk di sah kan menjadi undang-undang? Setuju, Alhamdulillah” ujar Puan Maharani
Sebelumnya, pembahasan RUU Perampasan Aset telah diselesaikan di tingkat Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu, 18 November 2026. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan undang-undang tersebut dilanjutkan ke rapat paripurna untuk mendapatkan keputusan akhir.
RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum yang dapat memperkuat upaya penelusuran, penyitaan, hingga pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, aturan ini juga menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian negara maupun korban tindak pidana.
Pengesahan RUU tersebut menjadi perhatian publik setelah proses pembahasannya berlangsung cukup panjang. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dan pemulihan aset hasil kejahatan.
Dengan disetujuinya RUU Perampasan Aset, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menangani aset hasil tindak pidana, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan hak pihak yang berkepentingan.














