LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Puluhan anggota Serikat Pekerja Elektronik Elektrik-Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE-FSPMI) berunjuk rasa, Selasa (30/11/2021).
Mereka menuntut pembatalan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2022 yang hanya Naik Rp8.484 dari tahun sebelumnya menjadi Rp2.440.486.
Mereka berdemonstrasi di depan kantor Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung, dikawal ketat puluhan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Setelah menyampaikan orasi selama 15 menit, akhirnya 10 orang perwakilan diminta bertemu langsung dengan pihak Pemprov Lampung.
Ketua Pengurus Cabang SPEE-FSPMI Lampung, Erick Meidiartha, mengatakan dalam amar putusan Mahkamah Agung (MA) poin 7 dijelaskan, segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas terkait UU Cipta Kerja ditangguhkan.
Sehingga penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021 yang merupakan turunan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah cacat secara prosedural.
“Penetapan upah minimum ini merupakan kebijakan strategis nasional sehingga UMP harus ditangguhkan sementara,” ungkap dia.
Ia menjelaskan, ada empat tututan yang disampaikan.
Pertama, menjalankan keputusan MK atas uji formil UU Cipta Kerja.
Kedua, mencabut SK gubernur Lampung terkait UMP 2022.
Ketiga, merevisi SK gubernur terkait UMP 2022 agar menaikkan UMP minimal 5 persen.
Keempat, menaikkan dan menetapkan UMK kabupaten/kota se-Lampung antara 7-10 persen.
Sementara, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Lampung, Qudratul Ikhwan, meminta permasalahan ini tidak dilihat secara sempit.
Ia menjelaskan, kenaikan UMP Lampung sudah sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2021.
Namun, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
“Kami terima petisi ini dan segera akan ditindaklanjuti,” janjinya. (*)
Red
