ASN Pemkot Bandarlampung Sabar Ya, Anggaran Gaji Ke-13 Belum Cukup Alasannya

- Jurnalis

Jumat, 18 Juni 2021 - 17:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Bandarlampung Wilson Faisol. FOTO: SULAIMAN

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Bandarlampung Wilson Faisol. FOTO: SULAIMAN

LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung – Gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung sebanyak kurang lebih Rp40 miliar untuk sekitar 8000 ASN, hingga saat ini belum dicairkan dan masih disiapkan. Jadi, ASN Bandarlampung nampaknya kembali harus bersabar.

Padahal, dalam aturan gaji ke-13 untuk ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan mulai harus dicairkan paling cepat Juni 2021 ini.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Baca Juga :  Pemkab Lamtim Genjot Aktivasi IKD, Bansos Harus Tepat Sasaran

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Bandarlampung Wilson Faisol menjelaskan, pihaknya masih mengatur anggaran untuk membayar gaji ke-13 ASN Pemkot Bandarlampung.

“Uangnya harus kita siapkan, karena turunnya (anggaran) dibagi dua tahap. Kalau sudah mencukupi nanti kita bayarkan secepatnya. Masih kita atur,” ungkapnya saat ditemui rilislampung.id (group lampungcorner.com), Jumat (18/6/2021).

Menurut Wilson, pembayaran gaji ke-13 ini tidak ada batas maksimal. Menurutnya dalam Pasal 12 Ayat 2 PP Nomor 63 Tahun 2021 menyebutkan, gaji ke-13 yang belum dibayar dapat dicairkan setelah Juni.

Baca Juga :  Anggaran Terbatas, DLH Bandar Lampung Belum Bisa Sediakan Tempat Sampah untuk Warga

“Tidak ada batasan, tetapi bisa diberikan bulan-bulan selanjutnya. Makanya kita diberikan kelonggaran untuk membayarnya. Kalau batas akhirnya, ya terakhir tahun anggaran di Desember. Tapi kita tidak mau, kita usahakan secepatnya,” ujarnya.

Wilson juga mengatakan, pembayaran tersebut sama dengan Tunjangan Kinerja (Tukin) para ASN.

“Begitu juga dengan Tukin, semua dihitung bersamaan. Pengukurannya sama seperti THR, tidak ada tunjangannya,” tukasnya. (*)

Red

Berita Terkait

Dinilai Berkontribusi Majukan Pendidikan Swasta, Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026
Wabup Tubaba Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Pahlawan, Veteran Terima Tali Asih
Hari Pahlawan di Sekolah Rakyat, Ela Siti Nuryamah Tekankan Pendidikan dan Perlindungan Sosial
Tubaba Sepakati 11 Raperda, Regulasi Lingkungan hingga Perlindungan Petani Jadi Prioritas
Jelang Hari Pahlawan, Sekda Tubaba Turun Langsung Cek Kesiapan Upacara
Budiyono Buka Suara soal Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, Ini Lima Poin Sikapnya
Kadafi Dorong PWI Bangun Optimisme Masyarakat Sambut HPN-Porwanas 2027
KONI Lampura Kukuhkan Pengurus KOK 23 Kecamatan, Bidik Bibit Atlet Potensial
Berita ini 144 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 18:46 WIB

Dinilai Berkontribusi Majukan Pendidikan Swasta, Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026

Selasa, 10 November 2026 - 13:09 WIB

Wabup Tubaba Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Pahlawan, Veteran Terima Tali Asih

Selasa, 10 November 2026 - 10:27 WIB

Hari Pahlawan di Sekolah Rakyat, Ela Siti Nuryamah Tekankan Pendidikan dan Perlindungan Sosial

Senin, 9 November 2026 - 19:09 WIB

Tubaba Sepakati 11 Raperda, Regulasi Lingkungan hingga Perlindungan Petani Jadi Prioritas

Senin, 9 November 2026 - 12:14 WIB

Jelang Hari Pahlawan, Sekda Tubaba Turun Langsung Cek Kesiapan Upacara

Berita Terbaru

LC TV Story

Isi Surat Pengunduran Diri Gibran Dibacakan Ketua MPR

Kamis, 12 Nov 2026 - 18:49 WIB