LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum memenuhi standar kebutuhan gizi peserta didik, Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Lampung Utara memastikan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diperketat.
Langkah ini diambil setelah adanya desakan dari Komisi IV DPRD Lampung Utara agar kualitas menu MBG lebih diawasi secara serius demi menjamin pemenuhan gizi para siswa penerima manfaat.
Korwil BGN Lampung Utara, Anggi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap siklus menu yang disusun di setiap SPPG.
“Jika ada ketidaksesuaian akan langsung kami koreksi. Setiap komplain dari penerima manfaat segera kami tindaklanjuti dengan teguran kepada ahli gizi dan kepala SPPG agar siklus menu dievaluasi,” kata Anggi melalui sambungan telepon, Kamis (26/2/2026).
Ia menjelaskan, keluhan yang sempat muncul dari pihak penerima manfaat di SDS Soekarno-Hatta telah ditindaklanjuti dengan memberikan teguran dan surat peringatan kepada SPPG Tanjung Harapan I.
Menurut Anggi, laporan tersebut juga telah disampaikan ke pimpinan pusat BGN untuk ditindaklanjuti.
“Kami sudah meminta agar siklus menu yang dibuat oleh ahli gizi dan kepala SPPG segera diperbaiki. Kami juga meminta yayasan sebagai mitra BGN ikut berperan dalam pengawasan,” ujarnya.
Terkait sanksi, Anggi menegaskan kewenangan pihaknya hanya sebatas memberikan teguran atau peringatan awal.
“Kalau masih membandel akan kami laporkan ke pusat. Pimpinan pusat yang berwenang memberikan sanksi mulai dari SP1 hingga SP3 bahkan pemutusan kontrak,” tegasnya.
Ke depan, pihaknya juga akan lebih intens melakukan monitoring melalui ceklis maupun inspeksi mendadak di seluruh SPPG dengan melibatkan Satgas MBG tingkat kabupaten.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Lampung Utara, Mat Sholeh, menjelaskan bahwa Satgas MBG di daerah berperan sebagai fasilitator antara pemerintah daerah dengan BGN.
Penetapan standar serta pengawasan teknis tetap berada di bawah koordinasi langsung BGN melalui tenaga profesional di setiap dapur layanan.
Menurutnya, Satgas MBG bersama BGN juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh SPPG agar memastikan makanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan standar nilai gizi dan kualitas yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak secara optimal, termasuk selama bulan Ramadan,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Dengan pengawasan dan koordinasi yang semakin diperketat, diharapkan polemik yang muncul dapat segera diatasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. (*)
