LampungCorner.com, LAMPUNG TIMUR – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka, mendengarkan langsung suara para petani singkong saat berdialog di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Rabu (15/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi petani untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari anjloknya harga singkong, keterbatasan irigasi dan alat mesin pertanian (alsintan), hingga buruknya akses jalan menuju lahan pertanian.
Mewakili para petani, salah seorang peserta berharap pemerintah dapat menetapkan harga singkong yang stabil di atas Rp2.500 per kilogram agar kesejahteraan petani lebih terjamin.
Mereka juga meminta pembangunan jalan usaha tani menjadi perhatian serius karena selama ini proses pengangkutan hasil panen masih terkendala akibat kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan roda empat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran memastikan pemerintah akan menyiapkan sejumlah regulasi untuk melindungi harga singkong di tingkat petani. Upaya yang disiapkan meliputi pembatasan impor ubi kayu beserta produk turunannya, penetapan harga acuan, serta standarisasi alat ukur dan timbangan di pabrik.
“Untuk masalah harga nanti akan kami lindungi melalui beberapa regulasi. Terkait pembatasan impor ubi kayu dan turunannya, kemudian penetapan harga acuan, serta standarisasi alat ukur dan timbangan. Kalau tiga hal itu sudah berjalan, saya yakin harga akan lebih stabil dan kesejahteraan petani akan meningkat,” kata Gibran.
Selain persoalan harga, pemerintah juga berkomitmen memperkuat permodalan koperasi agar distribusi pupuk, kebutuhan produksi, hingga akses pembiayaan petani semakin mudah. Gibran juga memastikan usulan bantuan alsintan, pembangunan irigasi, normalisasi saluran air, serta pembangunan jalan akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, perwakilan kelompok tani Sukadana kembali meminta pemerintah segera menerbitkan kebijakan resmi mengenai harga dasar singkong melalui keputusan pemerintah pusat.
Mereka juga berharap pembangunan jaringan irigasi dan bantuan alsintan diprioritaskan mengingat sebagian besar lahan pertanian di wilayah tersebut merupakan sawah tadah hujan.
“Nanti segera kami tindak lanjuti. Usulan dari kelompok tani akan kami prioritaskan,” ujar Gibran.
Dialog tersebut juga diwarnai keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan di Sukadana yang masih rusak. Menanggapi hal itu, Gibran mengakui persoalan infrastruktur jalan hampir selalu menjadi aspirasi utama masyarakat setiap kali dirinya berkunjung ke Provinsi Lampung.
“Saya kalau ke Lampung pasti keluhannya jalan. Tapi tidak perlu saling lempar tanggung jawab antara provinsi, kabupaten, atau pusat. Nanti kita koordinasikan bersama. Jalan-jalan yang menopang kegiatan ekonomi akan kami prioritaskan,” tegasnya.
Sebelum berdialog dengan para petani, Wapres Gibran juga meninjau Jembatan Way Bungur yang telah lama mangkrak. Ia memastikan pembangunan jembatan darurat akan rampung dalam dua pekan sehingga segera dapat dimanfaatkan masyarakat, sementara pembangunan jembatan permanen akan dilanjutkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung kesejahteraan petani singkong.
Melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020, pemerintah telah menetapkan acuan harga pembelian singkong sekaligus mendorong tata kelola dan hilirisasi komoditas ubi kayu.
Menurut Jihan, Pemprov Lampung juga tengah mengembangkan kerja sama pembangunan kawasan bioetanol bersama PTPN serta mengusulkan pembangunan pusat riset ubi kayu di Lampung sebagai daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia.
“Pemprov Lampung juga tengah mengembangkan kerja sama pembangunan kawasan bioetanol bersama PTPN serta mengusulkan pembangunan pusat riset ubi kayu di Lampung sebagai daerah penghasil komoditas singkong terbesar di Indonesia,” ujar Jihan.
Di hadapan Wapres, Bupati Lamtim Ela Siti Nuryamah melaporkan bahwa Lamtim merupakan penghasil singkong terbesar kedua di Provinsi Lampung dengan produksi mencapai sekitar 1,1 juta ton setiap tahun.
Ela menjelaskan Kecamatan Sukadana menjadi wilayah dengan lahan singkong terluas yang didominasi lahan tadah hujan. Karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan pembangunan jaringan irigasi melalui program pompanisasi guna meningkatkan produktivitas pertanian.
Terkait keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan, Ela menegaskan pembangunan ruas jalan tersebut telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lamtim Tahun Anggaran 2026. Ia menjelaskan pelaksanaan proyek sempat mengalami keterlambatan akibat proses administrasi, namun dipastikan akan segera direalisasikan.
“Bapak ibu doakan semoga semua program yang telah direncanakan berjalan lancar,” harap Ela.
Kunjungan kerja Wapres Gibran di Lamtim diharapkan menjadi momentum percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi petani singkong, mulai dari kepastian harga, peningkatan produktivitas, hingga pembangunan infrastruktur yang menjadi penopang utama sektor pertanian. (*)
Editor: Furkon Ari
