Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung memaparkan penyebab serta langkah penanganan banjir yang melanda Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, Jumat 6 Maret 2026 lalu.
Banjir tersebut merendam ratusan rumah di dua kecamatan dan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia.
Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Koyari mengatakan, banjir di Kota Bandar Lampung menyebabkan genangan di 44 titik yang tersebar di 10 kecamatan, yakni Sukarame, Rajabasa, Sukabumi, Tanjung Senang, Enggal, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Pusat, Way Halim, Labuhan Ratu, dan Kedamaian.
Sejumlah lokasi yang terdampak antara lain Jalan Pulau Singkep Sukarame, Jalan Pangeran Senopati Korpri Jaya, Jalan Taurus Rajabasa Nunyai, Jalan Gatot Subroto, Jalan Ratu Dibalau, hingga kawasan Way Halim dan Labuhan Ratu.
Menurut Elroy, banjir dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung cukup lama di wilayah Bandar Lampung.
“Intensitas curah hujan yang tinggi dengan durasi cukup lama menyebabkan sungai-sungai di kawasan perkotaan meluap,” kata Elroy dalam rapat pembahasan penanganan banjir yang digelar di Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).
Ia melanjutkan, berdasarkan data pencatatan hujan, beberapa wilayah mencatat curah hujan cukup tinggi. Di Sukarame tercatat mencapai 168 milimeter, sementara di Sumber Rejo mencapai 80 milimeter.
Selain faktor curah hujan, kondisi drainase perkotaan juga dinilai belum mampu menampung debit air hujan.
“Drainase tidak mampu menampung debit air hujan, salah satunya karena adanya penumpukan sampah pada saluran,” ujarnya.
Akibat banjir tersebut, ketinggian air di sejumlah lokasi bervariasi antara 50 sentimeter hingga 1,2 meter.
Sementara itu, Elroy mengatakan, banjir di wilayah Lamsel dipicu oleh curah hujan tinggi di Kecamatan Tanjung Sari, ditambah kiriman debit air dari hulu serta putusnya tanggul Sungai Way Galih.
“Genangan terjadi di perumahan warga dan area pertanian dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 50 sentimeter,” jelasnya.
BBWS Mesuji Sekampung juga menyampaikan sejumlah rekomendasi penanganan banjir, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Untuk jangka pendek, langkah yang disarankan antara lain normalisasi sungai dan drainase melalui pengerukan sedimentasi serta pembongkaran hambatan aliran seperti vegetasi maupun bangunan yang tidak sesuai dengan dimensi sungai.
Selain itu, peninggian dan perkuatan tanggul di titik rawan limpasan juga perlu dilakukan, termasuk penertiban bangunan di sempadan sungai.
Sementara untuk penanganan jangka panjang, BBWS Mesuji Sekampung mengusulkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir berupa embung di daerah aliran sungai (DAS) Way Kandis.
“Dalam kajian kami terdapat potensi pembangunan sekitar 13 embung dengan kapasitas tampungan antara 7.500 hingga 80.000 meter kubik per lokasi,” kata Elroy.
Selain pembangunan embung, program sumur resapan dan biopori juga dinilai penting diterapkan secara masif di kawasan permukiman guna mengurangi limpasan air hujan.
BBWS Mesuji Sekampung juga meminta dukungan pemerintah daerah, terutama dalam pembebasan lahan pembangunan embung serta penertiban bangunan di sempadan sungai.
“Kami juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam penataan sempadan sungai serta operasi dan pemeliharaan rutin drainase dan gorong-gorong,” pungkasnya.
Diketahui, rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, Anggota DPR RI Mukhlis Basri, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, serta sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPBD, dan PSDA. (*)
