LampungCorner.com, JAKARTA – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menorehkan berbagai capaian strategis sepanjang tahun 2025 dalam upaya memperkuat fondasi usaha mikro nasional sekaligus menyiapkan akselerasi pertumbuhan pada tahun 2026.
Dikutip dari laman resmi umkm.go.id, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Sinergi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, legalitas, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar bagi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.
Salah satu capaian utama adalah transformasi usaha mikro dari sektor informal ke sektor formal. Hingga akhir 2025, lebih dari 14,66 juta UMKM berhasil masuk ke dalam sektor formal dan terhubung dengan ekosistem ekonomi nasional.
Dari sisi penguatan legalitas dan standarisasi produk, sebanyak 6,5 juta produk UMKM telah mengantongi sertifikat halal.
Selain itu, lebih dari 1 juta usaha mikro berhasil memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagai langkah strategis meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun global.
Kementerian UMKM juga menghadirkan pelayanan terpadu melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar di 12 provinsi.
Kegiatan ini menyediakan lebih dari 25 jenis layanan, mulai dari perizinan hingga pelindungan usaha, guna mempermudah pelaku usaha mikro mengembangkan usahanya.
Dalam hal pembiayaan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 11 Desember 2025 mencapai Rp257,9 triliun kepada 4,38 juta debitur.
Penyaluran KUR ke sektor produksi mencapai 60,8 persen, melampaui target nasional dan berpotensi menciptakan 7,7 hingga 11,6 juta lapangan kerja.
Selain KUR, Kementerian UMKM juga mendorong pembiayaan non-KUR melalui pemanfaatan sertifikat tanah (SHAT), purchase order, invoice, serta kekayaan intelektual sebagai agunan.
Skema pembiayaan alternatif ini telah menjangkau ratusan pengusaha mikro di berbagai daerah melalui pola kolaboratif.
Di sektor akses pasar dan kemitraan usaha, tercatat 2.804 usaha mikro terlibat dalam kemitraan dengan nilai Letter of Intent (LoI) mencapai Rp29 miliar. Kemitraan ini menjadi pintu masuk integrasi usaha mikro ke dalam rantai pasok nasional.
Keterlibatan UMKM juga terlihat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 12.740 UMKM tercatat sebagai pemasok program tersebut, dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 2,25 juta orang.
Sementara itu, upaya digitalisasi usaha mikro terus diperkuat. Sebanyak 5.305 usaha mikro telah terhubung ke dalam 1.240 toko digital, dengan total penerima manfaat kemitraan dan integrasi rantai pasok mencapai 6.545 usaha mikro.
Memasuki tahun 2026, Kementerian UMKM menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan usaha mikro agar semakin naik kelas dan berkelanjutan.
Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan legalitas dan pelindungan usaha, peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan pembiayaan produktif, digitalisasi pemasaran, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok nasional. (*)
Laporan: Budi Sudewo
Editor: Furkon Ari
