Disebut Tidak Pro Rakyat, Agusman Minta Handrie Introspeksi Diri

- Jurnalis

Rabu, 23 Juni 2021 - 10:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana kericuhan saat sidang paripurna di DPRD Bandarlampung. Puluhan anggota dewan menolak Wiyadi pimpin sidang, Selasa (22/6/2021). Foto: Sulaiman

Suasana kericuhan saat sidang paripurna di DPRD Bandarlampung. Puluhan anggota dewan menolak Wiyadi pimpin sidang, Selasa (22/6/2021). Foto: Sulaiman

LAMPUNGCORNER.COM, BandarlampungAksi walk out yang dilakukan puluhan Anggota DPRD Bandarlampung saat Sidang Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kota Bandarlampung, dinilai tidak pro kepentingan rakyat oleh Handrie Kurniawan, salah satu anggota dewan dari Fraksi PKS.

Menanggapi hal itu, anggota Fraksi Demokrat Agusman Arief mengatakan aksi yang mereka lakukan bukan walk out, melainkan hanya menunggu Wiyadi (Ketua DPRD Bandarlampung) untuk tidak memimpin sidang paripurna.

“Bukan kita mengabaikan kolektif kolegial. Saya lebih paham tata tertib karena saya mantan anggota BK (Badan Kehormatan) lima tahun. Kita juga menunggu walikota, apabila mau melanjutkan sidang ya kita lanjutkan dengan situasi kuorum,” ungkapnya saat dihubungi melalui telepon, Selasa (22/6/2021).

Baca Juga :  Pemprov Lampung Dorong Perguruan Tinggi Swasta Jadi Motor Peningkatan Kualitas SDM Lampung

Kemudian, dirinya juga menyayangkan komentar Handrie bahwa 29 anggota dewan itu tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Dirinya menilai apa yang ia lakukan justru memperjuangkan kepentingan rakyat agar LKPj tetap dibahas.

“Saya ingatkan Handrie Kurniawan kalau memang dia mementingkan kepentingan masyarakat Bandarlampung. Dalam satu bulan ini sudah beberapa kali dia meninggalkan kota Bandarlampung. Pada 8 Juni ke Jakarta, 17 Juni ke Palembang. Sekarang ada surat perjalanan dinas ke Magelang. Bagaimana dia memikirkan kepentingan rakyat kalau dia tidak pernah di kantor,” tegas Agusman.

Baca Juga :  Kunker ke PLN Lampung, DPR Soroti Ketergantungan Listrik dari Sumsel

Perjalanan itu juga menurutnya bukan perjalanan yang dijadwalkan badan musyawarah, seperti badan kehormatan, atau perjalanan pansus. Tapi perjalanan itu, ungkap Agusman, adalah pribadi yang menggunakan anggaran dinas.

“Saya sangat menyayangkan apa yang dikatakan saudara Handrie. Saya minta dia untuk intropeksi diri terhadap pernyataannya tersebut. Karena pernyataan dengan apa yang dilakukannya itu kontradiksi,” tandasnya. (*)

Red

Berita Terkait

Hadiri Pelantikan DPC PKB se-Indonesia, Sodri Helmi Ajak Pengurus Perkuat Soliditas Partai
Harlah PKB Ke-28 di Tubaba Berlangsung Meriah, Ratusan Warga Antusias Ikut Mancing Bersama
Lampung Jadi Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027, Wali Kota Eva Dwiana Nyatakan Dukungan Penuh
Tujuh OPD Dipanggil, Pansus DPRD Bongkar Temuan BPK di Bandar Lampung
Pansus DPRD Dalami Kelebihan Bayar Proyek PU Rp160 Juta
Ekonomi Naik, PHK Masih Menghantui, DPRD Minta Perlindungan Pekerja Diperkuat
RDP DPRD Kota Bandar Lampung Kupas Legalitas SMA Siger hingga Penggunaan Dana Hibah
DPD Nasdem Pesawaran Gelar Pelatihan Konten Kreator, Upaya Tingkatkan Kreatifitas dan Inovasi Kader
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 11:20 WIB

Hadiri Pelantikan DPC PKB se-Indonesia, Sodri Helmi Ajak Pengurus Perkuat Soliditas Partai

Sabtu, 18 Juli 2026 - 19:19 WIB

Harlah PKB Ke-28 di Tubaba Berlangsung Meriah, Ratusan Warga Antusias Ikut Mancing Bersama

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:22 WIB

Lampung Jadi Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027, Wali Kota Eva Dwiana Nyatakan Dukungan Penuh

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:18 WIB

Tujuh OPD Dipanggil, Pansus DPRD Bongkar Temuan BPK di Bandar Lampung

Senin, 13 Juli 2026 - 16:56 WIB

Pansus DPRD Dalami Kelebihan Bayar Proyek PU Rp160 Juta

Berita Terbaru

Gubernur Provinsi Lampug Rahmat Mirzani Djausal saat memberikan keterangan di lantai dasar kantor loby kantor gubernur, Kamis (23/7/2026).
Foto: Farida Nurazizah

PEMERINTAHAN

Lampung Perkuat Tata Kelola Aset, ATR/BPN Siapkan 9 Program

Kamis, 23 Jul 2026 - 18:51 WIB