LAMPUNGCORNER.COM, Jakarta — Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).
Dengan mengenakan pakaian adat Suku Baduy dari Lebak, Banten yang bernuansa hitam, Jokowi mengungkapkan, pemerintah saat ini terus melakukan perluasan akses pasar (ekspansi) produk-produk dalam negeri.
Menurutnya, hal ini merupakan agenda penting pemerintah, sehingga wajib digalakkan untuk meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri.
”Program ’Bangga Buatan Indonesia’ terus kita gencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global,” ujarnya.
Jokowi melanjutkan, pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Hingga Agustus ini, ia mengatakan sudah lebih dari 14 juta UMKM bergabung dalam digitalisasi UMKM melalui aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar yang dibentuk pemerintah.
Ia menjelaskan, partisipasi dalam ekonomi digital sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Menurutnya, tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021.
Jokowi juga menjelaskan, pemerintah telah meluncurkan Online Single Submission (OSS), yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, terlebih pada jenis usaha yang berisiko rendah.
”Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya,” ucapnya.
Jokowi menambahkan, Pandemi Covid-19 telah memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia bahwa krisis telah menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan.
Menurutnya, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan, utamanya lembaga-lembaga negara, menempati posisi sentral. Sehingga, kerja cerdas dan sinergitas antar-lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespons perubahan yang terjadi di masa mendatang. Keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita.
”Tetapi, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan, meskipun saat ini negara sedang berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun.
Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia pun terus diupayakan.
”Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetap menjadi agenda utama,” papar Jokowi.
Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat. Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan.
“Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru,” paparnya.
Ia juga menyinggung soal kebijakan pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat. Menurutnya yang harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini. Jokowi mengatakan, mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten.
“Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” jelas Jokowi.
Ia menambahkan, pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal. Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan.
”Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen,” pungkasnya.(*)
Red
