Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Konflik antara manusia dan gajah liar di Kabupaten Lampung Timur kembali memakan korban jiwa. Kali ini, Kepala Desa Braja Asri Darusman tewas saat berupaya menghalau kawanan gajah agar tidak masuk ke permukiman warga, Rabu (31/12/2025).
Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan Lampung Timur, Yusnadi menyebut peristiwa ini sebagai tragedi kemanusiaan yang seharusnya menggugah nurani semua pihak.
“Konflik antara manusia dan gajah liar di Kabupaten Lampung Timur kembali memakan korban jiwa. Kali ini, yang gugur bukan sekadar warga biasa, melainkan Kepala Desa Braja Asri, yang meninggal dunia saat berupaya menghalau kawanan gajah liar agar tidak masuk ke pemukiman warga,” ujar Yusnadi, Kamis (1/1/2026).
Menurutnya, kematian Kepala Desa Braja Asri bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari konflik berkepanjangan antara manusia dan satwa liar di sekitar Taman Nasional Way Kambas.
Yusnadi menilai tragedi ini semakin ironis karena korban merupakan pemimpin desa yang gugur saat menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
“Ia tidak tewas saat berburu, bukan pula saat melanggar hukum. Ia meninggal saat menjalankan tanggung jawab moral dan sosialnya: melindungi warganya. Fakta ini seharusnya mengguncang nurani kita semua,” katanya.
Ia pun mempertanyakan keseriusan negara dalam menangani konflik manusia dan gajah yang terus berulang.
Menurutnya, pendekatan yang selama ini dilakukan masih bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Namun pertanyaannya sederhana: mengapa tragedi semacam ini terus terjadi? Jawabannya juga jelas: karena negara belum hadir secara utuh dan sistematis,” ucap Yusnadi.
Ia menambahkan, konflik tersebut bukan semata persoalan konservasi satwa, melainkan kegagalan dalam tata kelola ruang dan perlindungan warga negara.
“Padahal, konflik ini bukan sekadar persoalan satwa liar. Ini adalah kegagalan tata kelola ruang dan kebijakan perlindungan warga negara,” ujarnya.
Lebih jauh, Yusnadi menyoroti kondisi warga desa yang selama ini harus menghadapi ancaman gajah liar dengan kemampuan terbatas.
“Lebih ironis lagi, warga sering kali harus bertindak sendiri. Mereka berjaga malam, menghalau gajah dengan alat seadanya, mempertaruhkan nyawa demi melindungi keluarga dan harta benda. Ketika tragedi terjadi, barulah negara hadir, terlambat,” kata Yusnadi.
Ia menegaskan, tidak ada agenda konservasi yang sah jika mengorbankan nyawa manusia.
“Kita harus jujur mengakui: jika konflik ini terus menelan korban jiwa, maka yang gagal bukan gajah, melainkan kebijakan kita. Tidak ada satu pun agenda konservasi yang sah jika dibayar dengan nyawa manusia,” tandasnya.
Yusnadi mendesak agar penanganan konflik manusia dan gajah di Lampung Timur dilakukan secara serius dan permanen, bukan sekadar respons darurat setiap kali tragedi terjadi.
“Sudah saatnya penanganan konflik manusia dan gajah di Lampung Timur dilakukan secara serius dan permanen,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah di semua tingkatan berhenti saling melempar kewenangan dan segera menghadirkan solusi nyata.
“Kematian Kepala Desa Braja Asri harus menjadi titik balik, bukan sekadar catatan akhir tahun. Lampung Timur tidak butuh simpati sesaat. Lampung Timur butuh solusi nyata, sekarang juga!” pungkas Yusnadi. (*)
