LAMPUNGCORNER.COM, Pesawaran — Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak (YLPKPA) Negeri Dewan Pimpinan Cabang Pesawaran, yang mengajukan gugatan dan menyertakan nama Bupati Kabupaten Pesawaran Dendi Ramadhona sebagai tergugat, diduga salah kaprah.
Gugatan itu diketahui bermula dari pemecatan salah seorang Ketua Rukun Tetangga (RT) yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Margodadi, Kecamatan Waylima.
Perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Gedongtataan pada Kamis (19/8/2021) lalu.
Saat dikonfirmasi, Jenny Ricardo selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Pesawaran mengatakan, pada prinsipnya menghormati proses atau pun upaya yang dilakukan YLPKPA.
“Segala upaya hukum adalah hak dari setiap warga negara yang mencari keadilan, karena itu dilindungi oleh konstitusi negara. Namun di sisi lain menjadi sebuah hal yang imperatif,” jelas Jenny saat dihubungi, Rabu (25/8/2021).
Pihaknya, lanjut Jenny, mewakili Pemkab Pesawaran akan memberikan pandangan yang bersifat edukatif.
Jenny juga menjelaskan, pengangkatan dan pemberhentian Ismanto sebagai RT adalah kewenangan dari Kepala Desa. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
Peraturan tersebut menegaskan tidak adanya kewenangan Kepala Daerah (Bupati) yang sifatnya konkret dalam pemberhentian RT. Tidak ada kausalitas hukum yang didalilkan dalam perkara gugatan itu.
“Informasi ini perlu disampaikan. Sehingga tidak ada opini di masyarakat bahwa Kepala Daerah memiliki kewenangan, apalagi sampai pada suatu prasangka mendorong pemberhentian RT,” terangnya.
Saat ditanya apakah Pemkab Pesawaran akan mengambil langkah hukum atau melaporkan balik, Jenny mengaku masih melihat situasi.
“Ya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya,” pungkasnya. (*)
Red
