BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela menekankan pentingnya optimalisasi seluruh sumber daya untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Lampung.
Penegasan itu disampaikan Jihan saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lampung, Rabu (26/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Jihan meminta seluruh unsur terkait memaksimalkan dukungan sarana dan prasarana, mulai dari peralatan pemadaman, akses sumber air, hingga kesiapan personel lintas instansi.
“Yang ditekankan hari ini optimalisasi sumber daya, baik peralatan maupun akses air dan lain sebagainya untuk mendukung mitigasi pemadaman kebakaran,” kata Jihan.
Rapat koordinasi itu diikuti unsur Satuan Tugas (Satgas) Karhutla, BMKG, balai terkait, Basarnas, serta sejumlah instansi lainnya.
Menurut Jihan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menghimpun seluruh sumber daya yang tersedia sekaligus menentukan langkah penanganan karhutla secara efektif.
Dia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui operasi water bombing untuk menangani kebakaran di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Meski demikian, Jihan menilai Lampung masih membutuhkan dukungan helikopter yang dapat disiagakan secara khusus di wilayah tersebut. Keberadaan helikopter siaga dinilai penting untuk mempercepat respons pemadaman, terutama di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Kami memerlukan helikopter yang standby dan semoga ini bisa terakomodir oleh pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB,” ujarnya.
Selain mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana, rapat tersebut juga membahas pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya mendukung penanganan karhutla.
Berdasarkan data BMKG, terdapat pertumbuhan awan di sejumlah wilayah kabupaten di Lampung yang berpotensi dimanfaatkan untuk pelaksanaan OMC.
Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan, penyemaian awan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi awan yang terpantau. Frekuensi penerbangan juga disesuaikan dengan peluang pertumbuhan awan agar pelaksanaan OMC dapat berjalan optimal.
“Kalau bisa lima kali terbang, lima kali terbang. Kalau hanya bisa dua kali terbang, ya dua kali terbang,” kata Rudy.
Pelaksanaan OMC tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 30 Agustus 2026.
Apabila kondisi di lapangan masih membutuhkan intervensi lanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung akan kembali mengirimkan surat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengusulkan perpanjangan operasi modifikasi cuaca. (*)
