BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela turun langsung memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari pertama masuk sekolah. Peninjauan dilakukan di SD Negeri 01 Ketapang dan SMP YPPL Panjang, Kota Bandar Lampung, Senin (13/7/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program pemenuhan gizi bagi peserta didik berjalan optimal, mulai dari proses penyediaan hingga pembagian makanan di sekolah.
Di kedua sekolah itu, Jihan menyapa siswa dan guru sekaligus menyaksikan langsung proses pembagian makanan. Ia juga berdialog dengan para siswa mengenai menu yang disajikan, lauk favorit, hingga pengalaman mereka selama mengikuti program MBG.
Para guru menyampaikan bahwa pelaksanaan program sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Antusiasme siswa terhadap makanan yang disajikan juga terbilang baik. Meski demikian, mereka turut memberikan masukan terkait variasi lauk yang lebih sesuai dengan selera anak-anak.
Usai meninjau sekolah, Jihan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Di lokasi tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola dan ahli gizi mengenai penyusunan menu, standar porsi berdasarkan kelompok usia, penerapan standar operasional prosedur (SOP), proses sertifikasi dan perizinan, serta kesiapan sarana dan prasarana, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Tak hanya soal kualitas makanan, pengelolaan sisa makanan juga menjadi perhatian Jihan. Menurutnya, sisa makanan perlu ditangani secara tepat agar tidak terbuang percuma dan masih bisa dimanfaatkan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan, yakni mengolah sisa makanan menjadi kompos atau memanfaatkannya sebagai pakan maggot. Dengan demikian, pengelolaan MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan pelaksanaan MBG berjalan baik di setiap tahapan, mulai dari dapur penyedia hingga makanan diterima peserta didik.
Pelaksanaan program MBG di Lampung juga mengacu pada sinergi pengawasan antara Badan Gizi Nasional dan Kejaksaan Republik Indonesia. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi rutin setiap bulan serta inspeksi lapangan secara berkala.
Selain itu, transparansi menu dan harga makanan di setiap SPPG menjadi salah satu aspek yang diperhatikan. Kanal komunikasi juga disediakan untuk menampung masukan masyarakat, disertai upaya pemanfaatan sisa makanan yang masih layak.
Dari sisi pemberdayaan ekonomi, penyediaan bahan baku MBG diarahkan untuk melibatkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta badan usaha milik desa (BUMDes). Langkah ini diharapkan dapat menjaga kualitas bahan pangan sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Melalui pemantauan langsung tersebut, Pemprov Lampung berharap program MBG dapat terus berjalan optimal dan tepat sasaran. Lebih dari sekadar menyediakan makanan, program ini diharapkan mampu mendukung kesehatan serta tumbuh kembang peserta didik. (*)
