Komisi I DPRD Lampung Minta Pengusutan PSMI Tak Ganggu Petani Plasma

- Jurnalis

Rabu, 8 April 2026 - 21:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memastikan proses pengusutan dugaan penyelewengan di PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) tidak mengganggu penghasilan ratusan petani plasma.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Garinca Reza Pahlevi menegaskan, persoalan tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada kemitraan dengan perusahaan tebu itu.

“Tercatat ada ratusan warga yang tanahnya dimitrakan dengan perusahaan. Kita mendukung Kejaksaan memproses jika ditemukan indikasi penyelewengan,” ujar Garinca, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga :  Petakan Ancaman Bencana Pesawaran, BPBD Gandeng ITERA Susun Kajian Risiko 2026–2030

Namun demikian, ia mengingatkan agar proses hukum tetap mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

“Jangan sampai pengusutan ini berdampak pada penghasilan masyarakat yang terhambat,” tegasnya.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Lampung agar tetap kondusif.

Hal ini dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pertumbuhan investasi sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Garinca berharap, penegakan hukum tetap berjalan tanpa menimbulkan ketidakpastian yang dapat mengganggu investasi di daerah.

Terkait rencana aksi unjuk rasa petani plasma PT PSMI Way Kanan pada Kamis mendatang, DPRD menyatakan siap menerima aspirasi warga.

Baca Juga :  HPN-Porwanas 2027 Makin Matang, PWI Lampung Gandeng Pelindo

“Kami akan menunggu, baik mereka melakukan orasi di depan gedung maupun audiensi. Kami siap mendengarkan keluhan mereka untuk diteruskan kepada pihak terkait,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, para petani berharap ada solusi agar operasional perusahaan tetap berjalan, sehingga hak ekonomi mereka tidak terhenti di tengah proses hukum yang berlangsung. (*)

Berita Terkait

MPR Tetapkan Paripurna Pemilihan Wapres Baru 2 Desember 2026
Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, AHY Serahkan ke Prabowo
MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Wapres
Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti
Dinilai Berkontribusi Majukan Pendidikan Swasta, Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026
Tak Hanya Dikantor Imigrasi, Kini Buat Paspor Bisa Melalui Beranda Imigrasi
Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo, Ini Penjelasan Mensesneg
Wabup Tubaba Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Pahlawan, Veteran Terima Tali Asih
Berita ini 99 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 19:12 WIB

MPR Tetapkan Paripurna Pemilihan Wapres Baru 2 Desember 2026

Jumat, 13 November 2026 - 12:14 WIB

Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, AHY Serahkan ke Prabowo

Kamis, 12 November 2026 - 16:16 WIB

MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 15:52 WIB

Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti

Rabu, 11 November 2026 - 18:46 WIB

Dinilai Berkontribusi Majukan Pendidikan Swasta, Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026

Berita Terbaru

Info Parlemen

MPR Tetapkan Paripurna Pemilihan Wapres Baru 2 Desember 2026

Jumat, 13 Nov 2026 - 19:12 WIB