Lampungcorner.com, Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Komisi V menekankan pentingnya transparansi agar program benar-benar tepat sasaran.
Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, mengungkapkan hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terkait pelaksanaan program tersebut.
Laporan yang dimaksud mencakup sumber pendanaan, lokasi sekolah, jumlah peserta didik, hingga mekanisme penentuan penerima manfaat.
“Kami belum menerima laporan resmi, mulai dari sumber anggaran, lokasi sekolah, sampai siapa saja murid yang diterima. Padahal ini penting untuk memastikan program benar-benar menyasar masyarakat miskin ekstrem, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu,” ujar Yanuar, Selasa (30/6/2026).
Menurut dia, Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem. Namun, pelaksanaannya harus disertai pengawasan dan evaluasi berkala.
Salah satu yang disorot adalah pemerataan lokasi. Saat ini, keberadaan Sekolah Rakyat dinilai masih terkonsentrasi di Kota Bandarlampung, sementara masyarakat sasaran tersebar di berbagai kabupaten.
“Harus dievaluasi apakah lokasi sekolah sudah menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai akses pendidikan belum menyentuh daerah yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Selain itu, Komisi V juga menyoroti aspek kualitas pendidikan. Yanuar menegaskan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Lampung.
“Kita tidak cukup hanya membangun sekolah. Kualitas guru juga harus menjadi perhatian. Kompetensi harus ditingkatkan, kesejahteraan juga harus diperhatikan,” katanya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Lampung akan meminta data lengkap terkait pelaksanaan Program Sekolah Rakyat guna memastikan program berjalan transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Yanuar menilai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya, meski tetap memerlukan evaluasi.
“Kita ingin pemerataan pendidikan berjalan, tapi kualitas juga harus meningkat. Semua kebijakan harus terus dievaluasi agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Laporan: Farida Nurazizah
