Korupsi Pajak PT GGP, Mantan Kepala BPPRD Lamteng Divonis Setahun Penjara

- Jurnalis

Rabu, 8 September 2021 - 16:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana sidang mantan BPPRD Lampung Tengah di PN Tanjungkarang, Rabu (8/9/2021). Foto: Sulaiman

Suasana sidang mantan BPPRD Lampung Tengah di PN Tanjungkarang, Rabu (8/9/2021). Foto: Sulaiman

LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Mantan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Tengah, Yunizar, divonis satu tahun penjara.

Ia dinyatakan terbukti korupsi pajak air dan tanah Rp983 juta dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Rabu (8/9/2021).

Ketua Majelis Hakim Efiyanto menyatakan, terdakwa juga dijatuhi denda Rp50 juta subsider satu bulan penjara.

“Selain itu membayar uang pengganti Rp983 juta atas korupsi pembayaran Pajak Air Tanah PT Great Giant Pinaple (GGP),” ungkapnya.

Baca Juga :  Momen ‘Quality Time’ Induk Harimau Sumatera dan Tiga Anaknya Terekam Kamera di Way Kambas, Asik Minum Bareng

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang meminta Yunizar dihukum 16 bulan penjara, denda Rp50 juta subsider tiga bulan bui, serta membayar uang pengganti Rp983 juta.

Sementara, secara daring terdakwa menerima keputusan majelis hakim dan tidak mengajukan banding.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yogi Apriyanto mengaku masih pikir-pikir.

Untuk diketahui, PT GGP membayar pajak untuk ratusan titik pemakaian air.

Rinciannya, pabrik nanas 10 sumur, power plant empat sumur, pabrik tapioka empat sumur, kandang sapi sembilan sumur, perumahan 27 sumur, dam kebun 154 sumur.

Baca Juga :  Pendaftaran Calon Ketua PWI Lampung Dibuka 19 Oktober, Wajib Kantongi 53 Dukungan

Yunizar kemudian memotong pajak tersebut pada triwulan III dan IV di tahun 2017 dan triwulan I, II, dan III di tahun 2018.

Detailnya, Rp309 juta pada triwulan III 2017, Rp199 juta di triwulan IV 2017, Rp106 juta triwulan I 2018, Rp138 juta triwulan II 2018, dan Rp228 juta triwulan III 2018. (*)

Red

Berita Terkait

Kapolri Ungkap Daftar Sasaran Penyadapan Ilegal, Presiden hingga KPK Masuk Radar
Kapolri Beberkan Kronologi Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit hingga Tiga Jenderal Terseret
Sempat Ingin Pindah Kampus akibat Dugaan Pelecehan, Unila Pastikan Studi Korban Tetap Berlanjut
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa S2, Dosen Unila Terancam Sanksi Berat
Kejagung Turun ke Pesawaran, Aparatur Desa Diingatkan Tak Main-main dengan Dana Desa
Budiyono Buka Suara soal Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, Ini Lima Poin Sikapnya
Kadafi Dorong PWI Bangun Optimisme Masyarakat Sambut HPN-Porwanas 2027
Tim Gabungan Bongkar Dugaan Lokasi Penyalahgunaan Narkoba, Enam Remaja Diamankan
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 10:29 WIB

Kapolri Ungkap Daftar Sasaran Penyadapan Ilegal, Presiden hingga KPK Masuk Radar

Jumat, 13 November 2026 - 10:13 WIB

Kapolri Beberkan Kronologi Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit hingga Tiga Jenderal Terseret

Selasa, 10 November 2026 - 08:18 WIB

Sempat Ingin Pindah Kampus akibat Dugaan Pelecehan, Unila Pastikan Studi Korban Tetap Berlanjut

Selasa, 10 November 2026 - 07:58 WIB

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa S2, Dosen Unila Terancam Sanksi Berat

Senin, 9 November 2026 - 18:55 WIB

Kejagung Turun ke Pesawaran, Aparatur Desa Diingatkan Tak Main-main dengan Dana Desa

Berita Terbaru

Senator Lampung Ahmad Bastian. Foto: Dok Rilisid Lampung

NASIONAL

Ahmad Bastian Dukung Dasco Gantikan Gibran, Ini Alasannya

Minggu, 15 Nov 2026 - 21:10 WIB