Home / NASIONAL / PEMERINTAHAN

Kamis, 27 Mei 2021 - 12:49 WIB

KPK Pecat 51 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Kepal Staf Presiden (KSP) Moeldoko Foto: Istimewa

Kepal Staf Presiden (KSP) Moeldoko Foto: Istimewa

LAMPUNGCORNER.COM, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil kebijakan lain dari arahan Presiden Joko Widodo mengenai nasib 51 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Menurut Moeldoko, pemerintah sudah ikut serta dalam rapat dan menyampaikan arahan Presiden Jokowi. Akan tetapi, KPK tetap memiliki kewenangan tersendiri untuk memutuskan nasib pegawainya.

“Bahwa Pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan lain tersendiri, hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna dalam hal ini KPK,” ungkap Moeldoko dalam keterangan tertulisnya.

addgoogle

Diketahui, dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, sebanyak 51 diantaranya bakal diberhentikan karna sudah masuk katagori merah.

Hal itu berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya yang tak mau pegawai KPK dipecat hanya karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN.

Moeldoko mengamini bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pembinaan pegawai di KPK selaku lembaga negara. Namun, wewenang yang dimiliki tidak mutlak dan menyeluruh, sehingga tetap KPK yang bisa mengambil keputusan akhir.

“Pemerintah memiliki kewenangan tertentu tetapi tidak seluruhnya terhadap proses pembinaan internal di KPK. Karena itu, KPK sebagai pengguna dan pengambil keputusan akhir atas status 75 pegawai bertanggung jawab penuh atas semua implikasi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut,” kata Moeldoko.

Moeldoko juga membantah bahwa KSP maupun kementerian dan lembaga terkait mengabaikan instruksi Presiden Joko Widodo dalam proses yang menangani masalah ini.

Dia menegaskan bahwa Menpan-RB Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly menjalankan arahan yang dikehendaki Jokowi. Semuanya telah disampaikan kepada pimpinan KPK beserta opsi-opsi solusinya.

Akan tetapi, kembali lagi bahwa KPK yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan nasib pegawainya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

“Tidak benar terjadi pengabaian arahan presiden,” ucap Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan bahwa Kemenpan RB telah mengusulkan pelaksanaan individual development plan (IDP). Ia menegaskan, posisi KSP, kementerian, serta lembaga yang berada dalam kewenangan langsung Presiden tetap dan akan selalu menjalankan arahan Jokowi. (*)

sumber:cnnindonesia.com

Red

add

Share :

701 views

Baca Juga

Winarti saat memberikan arahan pencegahan Covid-19. FOTO: DISKOMINFO TUBA

PEMERINTAHAN

Bupati Tuba Tegaskan Salat Id dan Halalbihalal Ditiadakan

NASIONAL

Pendaftar MyPertamina Tembus 1 Juta, 70 Persen Pengguna Pertalite

NASIONAL

Jejak Pak Harto Dalam Dua Film Tentang Peristiwa 1 Maret 1949

NASIONAL

Anggota Komisi I DPR Positif COVID – 19

NASIONAL

Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta Diganti

BREAKING NEWS

Innalillahi, Rachmawati Soekarnoputri Dikabarkan Meninggal Dunia

NASIONAL

Izin ACT Dicabut karena Ambil 13,7 Persen dari Total Donasi

BANDAR LAMPUNG

Audiensi Dengan Walikota Bandarlampung, Apindo Lampung Paparkan Program