LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) bergerak cepat menjaga stabilitas birokrasi. Di tengah gonjang-ganjing hukum yang menjerat Plh Sekretaris Daerah (Sekda), Wakil Bupati (Wabup) Romli resmi melantik Asisten III Dina Prawitarini sebagai Penjabat (Pj) Sekda, Selasa (13/1/2026), di Ruang Siger, Kantor Pemkab setempat.
Pelantikan tersebut berlangsung hanya sehari setelah Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan Ahmad Alamsyah yang menjabat Plh Sekda sekaligus Asisten II sebagai tersangka dugaan korupsi dana Sekretariat DPRD Lampung Utara Tahun Anggaran 2022. Situasi itu membuat penunjukan Pj Sekda menjadi langkah strategis guna mencegah kekosongan kendali di pucuk birokrasi daerah.
Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan petikan Keputusan Bupati Lampung Utara, disaksikan Asisten I, staf ahli bupati, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Wabup Romli menegaskan bahwa pengangkatan Penjabat Sekda merupakan bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal di tengah dinamika hukum yang sedang berlangsung.
“Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah hari ini adalah bagian penting dari upaya menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di Lampung Utara,” tegas Romli.
Ia mengingatkan, jabatan Sekda memiliki posisi sangat strategis dalam struktur birokrasi daerah. Selain sebagai koordinator seluruh OPD, Sekda juga menjadi pengendali administrasi pemerintahan, penggerak kebijakan, sekaligus penghubung utama antara kepala daerah dan perangkat daerah.
Karena itu, Romli memberikan penekanan kuat pada integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Saya menegaskan kepada Pj Sekda dan seluruh jajaran perangkat daerah untuk menjaga komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan patuh pada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dina Prawitarini resmi mengisi posisi yang ditinggalkan Ahmad Alamsyah, yang kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana Setwan DPRD Lampung Utara.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Lampung Utara, Hendri Dunant, meluruskan bahwa penunjukan Pj Sekda telah diproses jauh sebelum kasus hukum yang menjerat Ahmad Alamsyah mencuat.
“Pengusulan Penjabat Sekda sudah berjalan sejak akhir 2025. Kebetulan surat keputusan turun kemarin dan berbarengan dengan peristiwa hukum yang menimpa Pak Alamsyah. Untuk mengisi kekosongan jabatan, maka hari ini langsung dilakukan pelantikan,” jelas Hendri.
Ia menambahkan, proses seleksi Sekda definitif Kabupaten Lampung Utara saat ini masih berlangsung di tingkat Pemerintah Provinsi Lampung. Tiga nama disebut masuk dalam bursa calon Sekda definitif, yakni Desyadi, Intji Indriati, dan Mirza Irawan.
Pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat segera tuntas agar stabilitas birokrasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kembali optimal. (*)
