Lampung Utara – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Edi Yanto memberikan sejumlah catatan kritis dalam Musrenbang Pemkab Lampung Utara, Selasa (23/3/2021).
Pertama, musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkesan hanya menjadi kegiatan rutin tahunan.
Padahal, musrenbang ini sebuah mekanisme menyusun program pembangunan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
”Saya tekankan setiap tahun harus ada yang menjadi prioritas pembangunan. Musrenbang ini langkah awal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai,” tandasnya.
Kedua, menurut Edi, Lampura merupakan kabupaten tua yang sudah banyak melahirkan daerah otonomi baru.
Dulunya kabupaten ini merupakan daerah perkebunan dan pertanian. Namun potensi ini belum digali maksimal sehingga perlu ditopang kembali.
Untuk itulah, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang ingin menjadikan Lampung penghasil terbesar lada hitam, ingin Lampura menjadi salah satu fokus pembangunan.
Ketiga, angka kemiskinan juga harus menjadi perhatian. Data statistik mencatat ada 19,3 persen penduduk miskin di Lampura pada 2020.
”Nah ini harus kita kecilkan angkanya. Kemudian angka harapan hidup juga harus semakin baik dari sekarang yang mencapai 67,67 persen,” ingat Edi.
Edi juga berharap berbagai program pembangunan di tahun 2022 bisa memperbaiki data statistik. Kemudian juga pemulihan Pandemi Covid-19 menjadi fokus perhatian pemerintah daerah.
Sementara itu, Bupati Lampura Budi Utomo menjelaskan kabupaten ini telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah.Konsekuensinya tentu saja selain mengurangi luas wilayah, juga berimbas pada kurangnya beberapa potensi dan sumber daya daerah.
Karena itu, dia berharap melalui Musrenbang dapat menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders dalam menetapkan program kegiatan.
”Selain itu, saya mengajak seluruh komponen menjaga kondusivitas daerah, kenyamanan dan ketertiban umum,” ungkapnya.
Dalam laporannya, Sekkab Lampura Lekok mengatakan, rumusan hasil musrenbang akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan dalam rancangan APBD tahun 2022.
Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampura, Andi Wijaya, menyatakan ada beberapa isu strategis dan prioritas pembangunan Lampura.
Pertama, kabupaten yang memiliki 23 kecamatan dan 232 desa ini memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pertanian. Kedua, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.
Ketiga, SDM masyarakat yang berkualitas dan berbudaya juga menjadi isu strategis pembangunan. ”Keempat, terkait dengan tata kelola pemerintahan,” tuturnya. (*)
editor:redaksi
