LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Polemik rencana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus memantik dinamika politik di DPRD setempat.
Di tengah perbedaan sikap antarfraksi, mantan Ketua Tim Transisi sekaligus Ketua Tim Pemenangan Hamartoni-Romli, Dr. Suwardi, meminta agar persoalan tersebut tidak digiring menjadi konsumsi publik yang berlebihan.
Suwardi menyoroti sikap salah satu fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Hamartoni-Romli namun menyampaikan penolakan secara terbuka terhadap rencana pinjaman tersebut.
Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya dibahas terlebih dahulu secara internal bersama pemerintah daerah agar tidak memunculkan persepsi liar di tengah masyarakat.
“Sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah, mestinya persoalan strategis seperti ini dibahas secara internal terlebih dahulu. Kajian harus dilakukan bersama agar arah penggunaan pinjaman benar-benar jelas dan berpihak pada pembangunan,” ujar Suwardi dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) itu menilai kondisi fiskal Lampura yang masih terbatas membuat pemerintah daerah sulit mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuntaskan persoalan infrastruktur, terutama kerusakan jalan kabupaten yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk pembenahan infrastruktur jalan bahkan jauh lebih besar dibanding nilai pinjaman yang direncanakan. Ia menyebut angka Rp150 miliar pun belum cukup untuk memperbaiki seluruh ruas jalan rusak di Lampura.
“Kalau hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah saat ini, mungkin hanya sebagian kecil jalan yang bisa diperbaiki. Padahal masyarakat membutuhkan akses jalan yang layak karena itu menyangkut aktivitas ekonomi sehari-hari,” katanya.
Di sisi lain, Suwardi mengingatkan polemik yang berkembang di ruang publik berpotensi memicu kegaduhan politik yang tidak produktif.
Ia menyinggung munculnya respons di media sosial, termasuk seruan aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Mei 2026 di kantor DPRD Lampura sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pinjaman daerah tersebut.
Menurut dia, situasi itu bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk membangun opini negatif terhadap pemerintahan Hamartoni-Romli di tengah upaya percepatan pembangunan daerah.
Suwardi menegaskan pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian penting dari strategi pertumbuhan ekonomi daerah.
Jalan yang baik, kata dia, akan memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka akses investasi, memperkuat pelaku UMKM, hingga meningkatkan konektivitas wilayah terpencil dan kawasan wisata.
“Pembangunan jalan itu investasi jangka panjang. Ketika konektivitas membaik, ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta DPRD Lampura mendukung agenda pembangunan pemerintah daerah selama mekanisme pembiayaan dilakukan secara terukur, transparan, dan sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan publik.
Polemik pinjaman daerah ini menjadi salah satu isu strategis yang menyita perhatian masyarakat Lampura. Sejumlah fraksi di DPRD pun memiliki sikap berbeda terkait rencana tersebut.
Fraksi Gerindra dan Demokrat menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pinjaman dan meminta pimpinan DPRD mengkaji ulang langkah pemerintah daerah.
Sementara Fraksi Golkar mengusulkan agar nilai pinjaman dibatasi maksimal Rp80 miliar. Adapun Fraksi PDIP menyatakan dukungan terhadap rencana pinjaman tersebut sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. (*)
