LampungCorner.com, KOTABUMI – Persoalan sampah yang sempat meluber hingga ke badan jalan di sejumlah titik wilayah Kotabumi ternyata belum sepenuhnya teratasi. Di tengah keterbatasan armada pengangkut milik pemerintah daerah, bantuan justru datang dari sektor swasta.
Sebuah SPBU di Kecamatan Kotabumi Selatan turun tangan membantu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Utara (Lampura) dengan mengerahkan alat berat dan armada angkut untuk membersihkan tumpukan sampah yang memicu keluhan masyarakat.
Langkah itu dilakukan SPBU 24.345.135 di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan lingkungan yang belakangan menjadi sorotan warga.
Kolaborasi tersebut menjadi tindak lanjut setelah penumpukan sampah liar di kawasan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kotabumi Ilir menimbulkan bau menyengat dan sampah meluber hingga ke badan jalan.
Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah DLH Lampura, Ferry Wijaya, mengatakan penanganan dipercepat dengan pengerahan alat berat karena lonjakan volume sampah dalam beberapa hari terakhir sudah tidak mampu ditangani secara manual.
“Penanganan manual sudah tidak mampu mengejar volume sampah yang meningkat. Sementara armada pengangkut terbatas dan antrean di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) cukup panjang. Karena itu kami lakukan langkah darurat agar proses evakuasi lebih cepat,” ujar Ferry, didampingi Kasi Pengurangan Sampah DLH Lampura, Sep Eka Ardiansyah, bersama Lurah Kota Alam Henfi Yosica saat meninjau lokasi, Senin (25/5/2026).
Menurut Ferry, dukungan dari pihak SPBU menjadi tambahan tenaga yang cukup signifikan dalam percepatan pengangkutan sampah. Sedikitnya empat unit dump truck, satu unit ekskavator, dan satu unit shovel loader diterjunkan membantu proses pembersihan.
“Hari ini fokus pembersihan dilakukan di empat titik, yakni Jalan KS Tubun belakang Islamic Center Kotabumi, Sindang Sari, depan Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), dan dekat SD tingkat di wilayah Sindang Sari,” jelasnya.
DLH mengakui keterbatasan armada masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan persampahan di wilayah Kotabumi, Kotabumi Selatan hingga Abung Selatan. Saat ini, penanganan sampah hanya ditopang sekitar 10 unit dump truck dan arm roll, yang sebagian di antaranya kerap mengalami kendala teknis.
“Kadang armada terkendala peralatan. Kalau tenaga angkut sebelumnya memang sempat terbatas, sekarang sudah dibantu tenaga outsourcing,” ungkap Ferry.
Di tengah persoalan yang belum sepenuhnya selesai, keterlibatan pihak swasta dinilai menjadi contoh bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.
Perwakilan SPBU 24.345.135 Kotabumi, Fadli, mengatakan pihaknya bergerak karena melihat kondisi lingkungan yang membutuhkan penanganan cepat agar tidak semakin mengganggu masyarakat.
“Kami ingin ikut ambil bagian. Ini bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kalau persoalan sampah dibiarkan terlalu lama, dampaknya bisa ke kenyamanan masyarakat, kesehatan, bahkan aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Fadli berharap langkah kolaboratif seperti ini dapat mendorong lebih banyak perusahaan di Lampura ikut berkontribusi terhadap persoalan sosial dan lingkungan di wilayahnya.
Meski penanganan darurat terus dilakukan, DLH mengingatkan bahwa akar persoalan sampah bukan hanya soal armada dan alat berat. Faktor perilaku masyarakat masih menjadi penyebab utama tumpukan sampah cepat kembali muncul.
Penumpukan di TPS, menurut DLH, kerap diperparah oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan, membuang di luar jadwal pengangkutan, hingga munculnya titik-titik pembuangan liar.
Karena itu, DLH mengajak masyarakat mulai disiplin memilah sampah rumah tangga dan membuang sampah pada tempat serta waktu yang telah ditentukan.
“Ayo sama-sama tangani persoalan ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” tegas Ferry.
Sebelumnya, Pemkab Lampura sempat menerjunkan alat berat jenis shovel ke TPS Kotabumi Ilir setelah tumpukan sampah meluber ke Jalan Raya Abung Timur pada Sabtu (23/5/2026).
Langkah darurat dilakukan karena penanganan manual dinilai tidak lagi sebanding dengan lonjakan volume sampah.
Kini, masuknya bantuan dari perusahaan swasta menjadi penanda bahwa persoalan sampah membutuhkan gotong royong lintas sektor.
Sebab tanpa perubahan perilaku masyarakat dan dukungan berbagai pihak, gunungan sampah hanya akan berpindah tempat, bukan benar-benar selesai. (*)
