LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Harapan masyarakat Lampung Utara (Lampura) untuk segera menikmati perbaikan jalan dan jembatan tampaknya masih harus tertahan. Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp71 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pada tahun 2026, sebagian besar proyek yang bersumber dari APBD murni hingga kini belum juga berjalan.
Menjelang akhir Juni 2026, proses tender paket pekerjaan tersebut masih tertahan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemkab Lampura.
Kondisi ini dikhawatirkan menghambat percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak sekaligus keluhan masyarakat di berbagai wilayah.
Padahal, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Lampura mengaku seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah lama diserahkan dan seluruh paket pekerjaan sudah siap untuk dilelang.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga SDABMBK Lampura, Iko Erza Haritius, mewakili Kepala Dinas (Kadis) SDABMBK Kadarsyah, mengatakan tidak ada lagi kendala dari pihak dinas karena seluruh berkas telah disampaikan kepada Barjas.
“Semua berkas sudah kami serahkan. Sudah sekitar tiga minggu berada di Barjas dan sampai sekarang belum masuk proses tender. Tinggal menunggu kapan tender dimulai,” ujar Iko saat ditemui di kantornya, Senin (22/6/2026).
Mandeknya proses pengadaan ini menjadi sorotan lantaran nilai anggaran yang belum bergerak mencapai Rp57,4 miliar. Jumlah tersebut merupakan porsi terbesar dari total alokasi pembangunan jalan dan jembatan tahun 2026 yang mencapai Rp71.132.254.836.
Anggaran itu direncanakan membiayai sejumlah proyek strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di antaranya pemeliharaan berkala Jalan Bumi Agung–Papan Rejo di Kecamatan Abung Timur, Jalan Sidomukti–Bumi Restu di Abung Semuli, Jalan Subik–Ogan Jaya di Abung Tengah, hingga Jalan KS Tubun di Kotabumi Selatan.
Selain itu, terdapat proyek peningkatan dan pembangunan ruas jalan baru, seperti Simpang Limus–Bumi Nabung, Bukit Kemuning–Simpang Asem hingga perbatasan Way Kanan, Bandar Agung–Iso Rejo di Kecamatan Bunga Mayang, serta sejumlah ruas lainnya yang menjadi akses vital bagi aktivitas masyarakat.
Tak hanya pembangunan jalan, beberapa proyek jembatan juga masuk dalam daftar pekerjaan tahun ini. Di antaranya pembangunan Jembatan Way Petangis di Desa Tanah Abang, Jembatan Way Umban pada ruas Punai Jaya, pemeliharaan jembatan gantung Karang Agung III, hingga penggantian Jembatan Way Baling pada ruas Pagar–Tulung Singkip.
Keterlambatan tender ini dikhawatirkan berdampak pada mundurnya jadwal pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Semakin lama proses pengadaan berlangsung, semakin sempit pula waktu efektif yang dimiliki kontraktor untuk menyelesaikan proyek sebelum berakhirnya tahun anggaran.
Ironisnya, ketika proyek-proyek APBD murni dengan nilai puluhan miliar rupiah belum bergerak, pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) aspirasi senilai Rp13,7 miliar justru telah memasuki tahap pelaksanaan dan mulai dikerjakan di lapangan.
Perbedaan progres tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penyebab lambatnya proses tender paket APBD yang nilainya jauh lebih besar. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari pihak Barjas terkait alasan tertundanya proses lelang yang telah ditunggu selama berminggu-minggu.
Padahal, percepatan tender merupakan faktor krusial untuk memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Jika keterlambatan ini terus berlanjut, target peningkatan konektivitas serta pemerataan infrastruktur yang selama ini digaungkan pemerintah daerah berpotensi kembali tersendat di meja birokrasi. (*)
