Lampungcorner.com — Pemerintah Provinsi Lampung merealisasikan lebih dari separuh target penerimaan retribusi daerah pada Semester I Tahun Anggaran 2026.
Hingga akhir Juni, pendapatan retribusi tercatat mencapai Rp249,64 miliar atau 51,80 persen dari target Rp481,94 miliar.
Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi dalam Rapat Evaluasi Retribusi Daerah Semester I 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Bandar Lampung, Rabu (22/7/2026).
Dalam rapat itu, pemerintah provinsi menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
Seluruh OPD diminta terus menggali potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan pada semester kedua.
“APBD terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Tidak ada belanja tanpa pendapatan. Karena itu, kami terus memonitor progres masing-masing OPD dalam meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Marindo.
Selain retribusi, realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan juga menunjukkan tren positif.
Hingga Juni 2026, penerimaan daerah telah mencapai sekitar Rp3,5 triliun atau 50 persen dari target APBD Provinsi Lampung sebesar Rp7 triliun.
Menurut Marindo, capaian tersebut masih sesuai dengan perencanaan awal, sehingga peluang memenuhi bahkan melampaui target hingga akhir tahun masih terbuka.
“Angka 50 persen di semester pertama masih sangat rasional. Harapannya, di akhir tahun bukan hanya mencapai 100 persen, tetapi bisa melampaui target,” katanya.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung mencatat target retribusi daerah tahun ini sebesar Rp481.946.670.000, dengan realisasi hingga akhir Juni mencapai Rp249.647.863.939.
Berdasarkan sumber penerimaan, retribusi dari perangkat daerah justru melampaui target. Dari target Rp12,09 miliar, realisasinya mencapai Rp15,57 miliar atau 128,73 persen.
Sementara itu, retribusi dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terealisasi Rp234,07 miliar atau 49,82 persen dari target Rp469,85 miliar.
Marindo menjelaskan, perbedaan capaian antar-OPD dipengaruhi karakteristik layanan dan waktu penerimaan yang tidak sama.
“Ada yang sudah melampaui target, ada juga yang optimalnya di triwulan ketiga atau keempat. Namun semua OPD memiliki komitmen meningkatkan penerimaan daerah,” jelasnya.
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah OPD tercatat melampaui target semester pertama. Dinas Perkebunan mencatat capaian tertinggi hingga 300,02 persen, disusul Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (214,61 persen), Dinas Kehutanan (177,51 persen), Biro Umum (167,90 persen), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (162,70 persen), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (138,65 persen).
Pemprov Lampung juga terus memperkuat digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mempermudah pembayaran retribusi.
“Digitalisasi bukan sekadar aplikasi, tetapi bagaimana layanan publik dan penerimaan daerah menjadi lebih cepat, mudah, dan terintegrasi,” ujar Marindo.
Ia juga meminta seluruh kepala OPD tidak hanya fokus mengejar target, tetapi mampu menciptakan inovasi untuk membuka sumber PAD baru melalui pemanfaatan aset daerah.
“Semester kedua ini, OPD harus terus mengeksplorasi potensi. Inovasi, komitmen pimpinan, dan pemanfaatan aset daerah harus diperkuat untuk meningkatkan penerimaan,” tegasnya.
Salah satu contoh inovasi datang dari Dinas Perkebunan melalui pengembangan sertifikasi benih dan bibit serta pemanfaatan pupuk organik cair (POC). Program tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas kopi Lampung sekaligus mendorong kenaikan permintaan dan harga jual.
“Dengan POC, produksi kopi meningkat, permintaan naik, dan harga jual ikut terdongkrak. Ini contoh program yang berdampak ekonomi sekaligus menambah potensi pendapatan daerah,” pungkas Marindo. (*)
