LampungCorner.com, PESAWARAN – Insiden ambruknya atap Gedung DPRD Kabupaten Pesawaran pada Jumat siang (23/5/2025) memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Tidak hanya para legislator, sejumlah tokoh masyarakat pun menyuarakan kekecewaan mendalam atas peristiwa memalukan ini.
Tokoh Masyarakat Pesawaran sekaligus pendiri kabupaten, Mualim Taher, mengecam keras pemerintah daerah yang dinilainya lalai dalam merawat aset penting tersebut.
“Ini jelas akibat pembiaran. Gedung dewan yang sudah berdiri selama 13 tahun tidak pernah direhab. Dana pemeliharaan itu pasti ada, tapi saya merasa tidak pernah dilaksanakan,” ungkap Mualim saat ditemui di Desa Padang Ratu, Sabtu (24/5/2025).
Ia menegaskan bahwa insiden ini murni kelalaian pemerintah, bukan karena faktor alam.
“Hari itu tidak ada angin kencang, tidak ada badai, apalagi puting beliung. Ini bukan bencana alam, tapi bencana akibat bobroknya tata kelola. Dana ada, tapi gedung ambruk, itu sangat mencurigakan,” tegasnya.
Mualim bahkan mendesak Kejaksaan Negeri Pesawaran turun tangan untuk menyelidiki penggunaan anggaran pemeliharaan gedung DPRD.
“Sudah belasan tahun gedung itu berdiri, dan tidak pernah ada transparansi soal pemeliharaannya. Kejari harus mengusut ini. Masyarakat berhak tahu, ke mana larinya anggaran itu,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Pesawaran, M. Nasir, membenarkan bahwa kondisi gedung DPRD memang sudah memprihatinkan sejak beberapa tahun terakhir.
“Perawatan ringan pernah dilakukan, tapi untuk renovasi besar itu menjadi tanggung jawab Dinas PU-PR. Ke depan, pemerintah daerah harus segera mengevaluasi kelayakan gedung ini,” kata politisi Partai NasDem itu.
Ia mendorong agar segera dilakukan pengujian struktur menyeluruh terhadap bangunan tersebut, sebelum terjadi hal yang lebih membahayakan.
“Bukan hanya yang ambruk, bisa jadi bagian lain juga sudah rapuh. Harus dicek dan segera direncanakan pembangunannya,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD Pesawaran, Yusak, juga menyuarakan hal senada. Ia menilai renovasi gedung sudah sangat mendesak dan harus menjadi prioritas anggaran.
“Sudah ada tanda-tanda kerusakan. Kami di Komisi III akan segera mengusulkan anggaran perbaikan ke Ketua DPRD. Ini menyangkut kantor perwakilan rakyat, jangan sampai dibiarkan terus-menerus,” pungkasnya. (*)
Editor: Furkon Ari
