LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — DPRD Provinsi Lampung sampai saat ini masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengajuan calon Penjabat (Pj) Gubernur Lampung.
Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian menyatakan pengajuan nama-nama calon Pj Bupati, Walikota, dan Gubernur dari DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi harus rampung pada bulan Juli 2023.
Namun hingga akhir Juli 2023 ini surat resmi dari Kemendagri belum diterima DPRD Provinsi Lampung.
“Sampai sekarang belum ada surat masuk ke sekretariat DPRD Lampung terkait pengajuan Pj Gubernur dari pusat. Kami masih menunggu surat itu, kalau sudah datang kita langsung bergerak,” kata Wakil Ketua I DPRD Lampung, Elly Wahyuni di ruang kerjanya, Senin (31/7/2023).
Menurutnya, pengajuan Pj Gubernur Lampung belum digelar lantaran Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Arinal Djunaidi masih lama, yaitu bulan Desember mendatang.
“Tapi ini akhir masa jabatan gubernur kita masih bulan Desember juga, bukan September,” ujarnya.
Terkait calon Pj Gubernur yang berpotensi diusulkan ke pusat, Elly menyebut belum dirapatkan bersama pimpinan DPRD dan Fraksi karena memang belum ada surat resmi.
Namun saat ini baru ada satu orang yang memenuhi kriteria, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto.
“Kandidat belum ada, tapi kalau asli dari ASN kita ada satu orang yang sudah Eselon I, yaitu Pak Sekda. Tapi saya belum tahu apakah bisa, karena informasinya Pak sekda akan pensiun,” jelas Elly.
“Kalau menurut undang-undang pejabat yang mau pensiun itu kan nggak diperbolehkan, tapi kita belum tahu. Tapi yang saat ini memenuhi syarat dan kriteria hanya Pak Sekda,” tandasnya.
Diketahui, Kemendagri menyatakan mulai menyeleksi calon Pj kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota. Proses seleksi calon Pj yang diawali dengan pengajuan nama oleh beberapa instansi.
Usulan calon Pj yakni 3 nama dari DPRD Provinsi Lampung, 3 nama dari Kemdagri dan 3 nama dari pemerintah pusat. Sehingga totalnya ada 9 nama yang diseleksi.
“Ini kami sudah buat surat kepada semua kementerian dan lembaga silakan kalau mau mengusulkan calon. Sekarang kami lagi menerima calonnya,” kata Mendagri Tito Karnavian.
Setelah daftar calon terpenuhi, tahapan selanjutnya adalah proses seleksi oleh Tim Penilaian Akhir (TPA) mulai bulan Agustus hingga Oktober.
Maka paling lambat di bulan Juli ini Kemendagri sudah memiliki daftar nama calon Pj. Tito menjelaskan Pj adalah penjabat, bukan pejabat. Mereka adalah penugasan dan bukan dipilih oleh rakyat.
“Karena ini adalah penugasan, maka semua tugas-tugas yang diemban harus bisa terlaksana dengan baik,” tegas Tito. (*)
Red
