DPRD Lampung Himbau Potensi Sengketa Batas, Pasca 8 Desa Jati Agung Gabung Bandar Lampung

- Jurnalis

Senin, 26 Januari 2026 - 16:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, menegaskan hingga kini belum ada pembahasan resmi maupun surat dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Komisi I DPRD terkait rencana penggabungan delapan desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, ke wilayah Kota Bandar Lampung.

Delapan desa tersebut masing-masing Desa Purwotani, Margorejo, Sinar Rezeki, Margo Mulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjar agung.

“Ke Komisi I belum ada surat apa pun. Tapi pemberitaannya sudah ada kajian. Nanti kami akan meminta pemaparan secara resmi,” kata Ade, Senin (26/1/2026).

Baca Juga :  Kantongi 444 Dukungan, Wirahadikusumah Tunggu Verifikasi

Ade menjelaskan, secara aturan, penggabungan wilayah desa tidak membutuhkan persetujuan DPRD Provinsi.

Namun sebagai mitra kerja pemerintah daerah, Komisi I merasa perlu meminta penjelasan agar publik memperoleh informasi yang utuh.

“Bukan soal izin DPRD atau tidak, tapi kami ingin tahu argumentasinya. Kenapa desa-desa itu yang dipindah, bukan yang lain. Itu harus dijelaskan secara resmi, kemungkinan nanti dari Biro Otonomi Daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima DPRD, delapan desa tersebut disebut telah menyatakan persetujuan untuk bergabung dengan Kota Bandar Lampung. Meski demikian, DPRD tetap menyoroti sejumlah hal krusial yang perlu diwaspadai.

Baca Juga :  Wira Kembali Bidik Kursi Ketua PWI Lampung, Adi Kurniawan Incar Ketua DK

“Yang jelas soal batas wilayah. Jangan sampai menambah persoalan baru. Kita masih punya contoh sengketa batas wilayah di Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat yang sampai sekarang belum tuntas,” ujarnya.

Selain itu, Ade menekankan bahwa penggabungan wilayah harus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Harapan kami, kalau bergabung dengan Kota Bandar Lampung, bukan hanya status administratifnya yang naik, tapi kesejahteraan masyarakatnya juga harus meningkat. Itu yang paling penting,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Prabowo Sentil Mahal Ongkos Politik: Jadi Bupati Keluar Rp100 Miliar, Belum Tentu Menang!
Putra Lampung di Bursa Wapres, BM PAN Jagokan Dasco-Zulhas
MPR Tetapkan Paripurna Pemilihan Wapres Baru 2 Desember 2026
Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, AHY Serahkan ke Prabowo
MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Wapres
Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti
Dinilai Berkontribusi Majukan Pendidikan Swasta, Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026
Tak Hanya Dikantor Imigrasi, Kini Buat Paspor Bisa Melalui Beranda Imigrasi
Berita ini 51 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 10:13 WIB

Prabowo Sentil Mahal Ongkos Politik: Jadi Bupati Keluar Rp100 Miliar, Belum Tentu Menang!

Sabtu, 14 November 2026 - 18:12 WIB

Putra Lampung di Bursa Wapres, BM PAN Jagokan Dasco-Zulhas

Jumat, 13 November 2026 - 12:14 WIB

Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, AHY Serahkan ke Prabowo

Kamis, 12 November 2026 - 16:16 WIB

MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 15:52 WIB

Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti

Berita Terbaru

Senator Lampung Ahmad Bastian. Foto: Dok Rilisid Lampung

NASIONAL

Ahmad Bastian Dukung Dasco Gantikan Gibran, Ini Alasannya

Minggu, 15 Nov 2026 - 21:10 WIB