JAKARTA – Wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai perhatian Komisi XIII DPR RI.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, Selasa (17/11/2026).
Dalam rapat itu, anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti persoalan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang disebut masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Dia meminta pemerintah meninjau persoalan tersebut dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM) dan kelestarian lingkungan.
Menurut Rieke, penilaian dampak HAM dan lingkungan harus dilakukan sejak tahap awal, mulai dari penetapan tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin.
“Saya memohon dukungan Komisi XIII untuk menuntut penilaian dampak HAM dan lingkungan sejak tahap penetapan wilayah tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin,” ujar Rieke dalam rapat tersebut.
Merespons hal itu, Menteri HAM Natalius Pigai turut menyinggung wacana pemindahan Badak Jawa. Dia menilai, pemindahan satwa dari habitat alaminya bukan perkara sederhana dan harus melalui pertimbangan yang matang.
Pigai mengingatkan, perubahan habitat berpotensi memengaruhi keberlangsungan hidup satwa, termasuk kemampuan untuk berkembang biak.
Menurut dia, upaya pelestarian satwa semestinya tetap memperhatikan habitat alami sebagai tempat hidupnya.
“Oleh karena itu, kalau di Ujung Kulon ada pemerintah atau siapa pun yang berusaha memindahkan mereka dari tempat kehidupannya, maka itu akan bertentangan. Itu dari sisi binatang atau jenis hewan,” kata Pigai.
Dia menegaskan, pemindahan Badak Jawa tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap kebijakan harus didasarkan pada kajian ilmiah dan pertimbangan yang terukur.
Diketahui, wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo mencuat sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap ancaman bencana alam.
Kawasan Ujung Kulon dinilai memiliki potensi risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas vulkanik yang dapat mengancam populasi badak bercula satu tersebut.
Namun, rencana pemindahan itu bukan tanpa tantangan. Pemerintah perlu memastikan kesesuaian habitat di lokasi tujuan, kesiapan ekosistem, keselamatan satwa, hingga potensi dampak ekologis.
Pelibatan para ahli, lembaga konservasi, serta masyarakat menjadi penting agar kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada perlindungan Badak Jawa.
Sebab, upaya menyelamatkan satwa langka tersebut jangan sampai justru menimbulkan ancaman baru bagi kelangsungan hidupnya. ***

Penulis : Annisa Ulmuza













