Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi Konflik Gajah-Manusia di Way Kambas

- Jurnalis

Kamis, 22 Januari 2026 - 07:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah.

LampungCorner.com, SUKADANA – Konflik berkepanjangan antara manusia dan gajah liar di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, akhirnya mendapat atensi serius dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Presiden menyatakan komitmennya untuk mendukung penyediaan sumber daya dalam pembangunan pembatas permanen antara kawasan konservasi dan permukiman warga.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia menegaskan, Presiden memandang konflik gajah–manusia di Way Kambas bukan sekadar persoalan satwa liar, melainkan isu kemanusiaan dan konservasi yang harus ditangani secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Presiden melihat konflik ini bukan hanya soal satwa, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan solusi jangka panjang yang adil bagi manusia dan alam,” ujar Gubernur Lampung.

Menanggapi perhatian pemerintah pusat tersebut, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan apresiasi mendalam. Menurutnya, rencana pembangunan tanggul pembatas permanen di kawasan TNWK merupakan harapan lama masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan ancaman konflik satwa liar.

Baca Juga :  Hamartoni Arahkan Desa Mandiri, Kopi dan Infrastruktur Jadi Fokus Utama

“Kami sangat mengapresiasi perhatian Presiden dan pemerintah pusat. Pembangunan tanggul pembatas ini adalah harapan yang sejak lama disuarakan masyarakat Lampung Timur. Harapannya, masyarakat bisa hidup lebih aman, sekaligus tetap menjaga kelestarian TNWK,” kata Bupati Ela saat dihubungi, Kamis (22/1/2026).

Ela mengungkapkan, konflik antara manusia dan gajah di wilayah Lampung Timur telah berlangsung lama dan menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak terdepan yang menanggung dampak langsung di lapangan.

“Selama ini Pemda selalu menjadi bantalan. Apa yang bisa kami lakukan sesuai tupoksi, kami upayakan melalui berbagai program,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada 2025 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur telah membangun tanggul pembatas di sejumlah titik rawan konflik, meski dengan keterbatasan anggaran daerah. Salah satu lokasi prioritas berada di Desa Braja Asri yang dinilai memiliki tingkat risiko konflik tinggi.

Baca Juga :  Sekdaprov Marindo Paparkan Penguatan Transformasi Ekonomi Daerah, Hilirisasi Komoditas di Acara Bank Indonesia Tahun 2026

Selain pembangunan fisik, Pemkab Lampung Timur juga menyalurkan bantuan rehabilitasi lahan pertanian warga yang rusak akibat konflik dengan gajah liar. Dukungan lainnya mencakup penyediaan sarana siaga penghalauan gajah serta program pendukung seperti usulan pembangunan jalan usaha tani.

“Upaya-upaya ini kami lakukan semaksimal mungkin sesuai kemampuan daerah. Namun dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kami optimistis penanganan konflik gajah dan manusia di Way Kambas akan jauh lebih efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Bupati Ela berharap pembangunan pembatas permanen ke depan tidak hanya mampu menekan konflik, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang yang menyeimbangkan kepentingan konservasi satwa liar dengan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan TNWK.

“Kami berharap konservasi tetap terjaga, masyarakat pun merasa aman dan sejahtera hidup berdampingan dengan kawasan Taman Nasional Way Kambas,” pungkasnya. (*)

 

Editor: Furkon Ari

Berita Terkait

Gubernur Mirza Torehkan Prestasi Nasional, Raih Penghargaan Pemimpin Daerah Inspiratif Sektor Pertanian
Wagub Jihan Ajak IPM Jadi Pelopor Peningkatan SDM dan Pembangunan Daerah
Resmi! Ade Jona Prasetyo Terpilih Aklamasi di Munasi XVIII, Nahkoda Baru HIPMI 2026-2029
Gubernur Lampung Dampingi Presiden Resmikan RS KH M Tohir di Pesisir Barat
Sekda Lampung: Belanja Wajib Jadi Prioritas Utama APBD 2026
Wagub Jihan Hadiri Rapat Pleno TPAKD, Dorong Percepatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Presiden Prabowo Subianto Buka Munas HIPMI ke-XVIII di Bandar Lampung
Gubernur Mirza TApresiasi Kontribusi Masyarakat Minang dalam Pembangunan Lampung
Berita ini 62 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 21:23 WIB

Gubernur Mirza Torehkan Prestasi Nasional, Raih Penghargaan Pemimpin Daerah Inspiratif Sektor Pertanian

Kamis, 11 Juni 2026 - 21:14 WIB

Wagub Jihan Ajak IPM Jadi Pelopor Peningkatan SDM dan Pembangunan Daerah

Kamis, 11 Juni 2026 - 21:10 WIB

Resmi! Ade Jona Prasetyo Terpilih Aklamasi di Munasi XVIII, Nahkoda Baru HIPMI 2026-2029

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:42 WIB

Gubernur Lampung Dampingi Presiden Resmikan RS KH M Tohir di Pesisir Barat

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:37 WIB

Sekda Lampung: Belanja Wajib Jadi Prioritas Utama APBD 2026

Berita Terbaru