LAMPUNGCORNER.COM, Anjloknya harga singkong belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Alhasil, petani pun makin terhimpit akibat harga komoditas unggulan tersebut semakin tak menentu.
Atas dasar itu, anggota DPD RI Dapil Lampung Ahmad Bastian SY menyatakan akan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperhatikan anjloknya harga singkong. Seperti dialami petani di Lampung yang mengeluhkan potongan harga sebesar 30-40 persen saat dijual ke pabrik.
Menurut Bastian, produksi singkong di Indonesia mencapai 5,2 juta ton yang dikerjakan 54 pabrik. Artinya, lanjutnya, satu pabrik dalam setahun memproduksi sekitar 96 ribu ton singkong.
“Bila dibagi per hari, maka sekitar 1.600 ton, pabrik hanya melakukan produksi sekitar dua bulan, jadi ke mana 10 bulan lagi,” katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) “Anjloknya Harga Singkong di Lampung, Ada Apa?” di Kantor DPD RI Perwakilan Lampung,seperti dilansir dari rilis.id Selasa (16/3/2021).
“Di sini terlihat bahwa ada kekurangan bahan singkong yang akan diproduksi, seharusnya apabila kurang maka harga singkong seharusnya naik,” lanjut Bastian.
Bastian yang juga Presidium Pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Lampung mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah memberikan sumbangsih ide dan gagasan bersama dalam mengentaskan permasalahan harga singkong.
Ia berjanji membawa rekomendasi FGD kepada Presiden Jokowi. Namun, hal itu akan dirumuskan terlebih dahulu sehingga hasilnya diharapkan menjadi representatif polemik singkong di Lampung.
“Kita rumuskan hasil diskusi ini, saya akan memfasilitasi ini bahkan sampai ke Presiden,” ucap senator Lampung ini.
FGD yang digelar PMW KAHMI tersebut juga menghadirkan Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi.
Menurutnya, DPRD telah menindaklanjuti persoalan anjloknya harga singkong dalam rapat dengar pendapat belum lama ini. Namun, Wahrul menyatakan tidak ada satupun dari pihak perusahaan yang hadir dalam RDP tersebut.
“Padahal kita ingin membahas bersama petani singkong terkait rafaksi (pemotongan harga) yang ditetapkan perusahaan dan membahas standar harga singkong,” ucapnya.
Wahrul pun berencana membawa persoalan ini bersama fraksi DPRD dengan membentuk panitia khusus (pansus).
“Saya sebagai wakil rakyat juga siap untuk membuat kebijakan harga singkong yang standar, mayoritas fraksi mendukung tinggal menunggu pansus ini terbentuk saja,” kata politikus Partai NasDem ini. (*)
editor:redaksi
