JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik pada akhir 2026.
Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah mendirikan sekitar 10.000 Kopdes Merah Putih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.300 koperasi disebut telah beroperasi secara optimal.
“Target kita akhir tahun 2026 harus 30 ribu Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, keberadaan Kopdes Merah Putih menjadi tonggak baru dalam sejarah perekonomian Indonesia. Koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi negara dalam mengendalikan rantai pasok sekaligus melindungi masyarakat dari praktik permainan pasar.
“Dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak bersikap anti-pasar. Namun, ia menilai mekanisme pasar tetap memiliki celah untuk dimanipulasi apabila tidak ada intervensi dan perlindungan terhadap masyarakat.
Karena itu, menurut dia, pemberdayaan dan penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi menjadi langkah yang penting.
Selain memperkuat rantai pasok, pemerintah juga berencana menyalurkan seluruh barang bersubsidi secara terpusat melalui Kopdes Merah Putih.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan barang subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan sebagai komoditas perdagangan untuk mencari keuntungan pribadi.
“Semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat, barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan,” tegas Prabowo. (*)
