JAKARTA – Pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut keterkaitan kedua perkara tersebut semakin terlihat dari perkembangan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri.
Yusril mengatakan, penyidik kini tidak hanya mendalami dugaan penyadapan atau intersepsi elektronik, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya rangkaian perbuatan yang berkaitan dengan upaya makar.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam wawancara yang diunggah melalui kanal YouTube Yusril Ihza Mahendra Official, Rabu (18/11/2026).
Menurut Yusril, perkembangan penyidikan ditandai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk perkara dugaan makar. Meski demikian, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
“Semakin nyata adanya keterkaitan antara tindak pidana makar yang sebelumnya sudah dituduhkan, sudah ditersangkakan, dan sudah dinyatakan siapa tersangkanya dengan kegiatan-kegiatan makar yang kemarin sudah diterbitkan SPDP,” kata Yusril.
Dia menjelaskan, gelar perkara dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11/2026). Forum tersebut diharapkan dapat mengurai hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dengan dugaan tindak pidana makar, termasuk keterlibatan masing-masing pihak.
Yusril menyebut gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri, melainkan di Kejaksaan Agung. Namun, kepastian lokasi maupun mekanisme pelaksanaannya masih dikoordinasikan.
Dia juga belum dapat memastikan apakah gelar perkara tersebut akan berlangsung terbuka atau tertutup. Meski demikian, Yusril menyebut kalangan ahli dan penasihat hukum akan diberikan kesempatan menyampaikan pandangan.
“Juga para ahli, lawyer juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan dan pendapatnya di dalam proses gelar perkara itu supaya terjadi transparansi,” ujarnya. ***













