LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — DPRD Bandarlampung kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian inisiatif raperda dan pandangan fraksi atas APBD Perubahan tahun anggaran 2021, Senin (13/9/2021).
Dalam pandangan fraksi, PKS mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung perihal utang per Desember 2020 sebesar Rp736,93 miliar.
Ia juga mengatakan target PAD dalam APBD Perubahan (APBDP) sebesar Rp1,135 triliun tidak rasional di tengah kondisi pandemi.
Anggota DPRD Bandarlampung Fraksi PKS Sidik Efendi menerangkan, dalam APBD ada perencanaan mengenai pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah yang diasumsikan secara terukur selama satu tahun.
Namun, dalam perjalanannya justru asumsi tersebut tidak sejalan dengan implementasi baik di pos pendapatan dan belanja maupun pembiayaan. Sehingga, diperlukan penyesuaian di APBDP.
“Contohnya ada kewajiban Pemkot kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan sehingga perlu dialokasikan kembali pada APBD perubahan,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi PKS meminta wali kota beserta jajarannya mematuhi tahapan penyusunan APBDP sesuai Permendagri No. 64 tahun 2020.
“Terlambatnya penyampaian KUA-PPAS menyebabkan pembahasan terburu-buru dan tidak mendalam,” ingatnya.
PKS pun mendesak Pemkot memperhatikan catatan BPK perihal pengelolaan APBD. Karena berdasarkan LHP BPK penganggaran pendapatan tahun 2020 tidak berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan tidak dapat dicapai.
Hal ini mengakibatkan utang tahun 2019 dan 2020 tidak terbayar. Di mana total utang Pemkot per akhir Desember 2020 sebesar Rp736,93 miliar, dengan rincian tahun 2020 sebanyak Rp659 miliar dan utang 2019 Rp77,27 miliar.
“Selain itu, target PAD pendapatan tahun 2021 dalam kondisi pandemi Covid-19 sebelumnya Rp991 miliar menjadi Rp1,136 triiun tidak rasional dan terukur,” tandasnya. (*)
Red
