LAMPUNGCORNER.COM, Lampung Selatan – Anggaran dana hibah Rp2,46 miliar dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung Selatan (Lamsel) yang diberikan kepada KONI Lamsel pada 2020 dipertanyakan oleh sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Anggota DPRD Lamsel yang mempersoalkan anggaran itu merupakan fraksi gabungan Nasdem, Hanura, dan Perindo. Mereka bahkan tidak mau dan menunda menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2020, pada Kamis (17/6/2021) lalu.
Terkait hal tersebut, Ketua KONI Lamsel Rudi Apriyadi menerangkan, dana tersebut diberikan kepada 33 cabang olahraga yang berada dibawah naungan KONI Lamsel.
Ia menerangkan dana tersebut diberikan kepada 33 cabang olahraga itu untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua serta Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2021.
“Sebab seleksi menuju Porprov 2021 tetap diselenggarakan. Selain itu ada kegiatan kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Jadi bayangkan, di 2020 itu PON ternyata diundur, dan Porprov itu di 2021. Jadi (dana itu) untuk persiapan menuju Porprov, seleksi, dan lain-lain persiapan sebelum Porprov,” papar Rudi, Kamis (24/6/2021).
Meski tak menjelaskan secara detail, Rudi menyebutkan beberapa cabang olahraga yang mendapatkan dana tersebut adalah sepak bola, gulat, kempo, bulu tangkis, catur, panahan, catur, bridge, drum band, dan beberapa cabang lainnya.
“Semuanya mau hidup walaupun situasi pandemi. Bayangannya di 2020 itu PON tetapi ternyata diundur. Porprov itu di 2021, jadi untuk persiapan menuju Porprov itu di tahun 2020 seleksi sama uji coba tetap berjalan,” terus Rudi.
Selain itu, Rudi menambahkan, pada 2020 KONI Lamsel juga mengirim 48 atlet untuk mengikuti Pra PON.
“Waktu itu juga awal 2020, kita ikutkan 48 atlet seleksi Pra PON, termasuk Korwil di Bengkulu dan Surabaya. Karena ketat sekali cuma enam (atlet) yang lolos ikut PON, yakni cabang karate, tinju putri, panahan, bulutangkis putra putri. PON itu nasional, tapi yang lolos Seagames ada satu atlet ke Vietnam,” terangnya.
Rudi juga menyayangkan sikap DPRD Lamsel yang tidak memanggil pihak KONI untuk memberikan penjelasan mendetail, jika hal tersebut akhirnya dipermasalahkan.
“Semua laporan juga sudah kita kirim ke Dispora termasuk BPK,” klaim Rudi. (*)
Red
