LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun 2023 sekaligus KUA-PPAS APBD 2024.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay dan didampingi Wakil Ketua II Ririn Kuswantari dan Wakil Ketua IV Fauzan Sibron berlangsung di Ruang Sidang DPRD setempat, Selasa (15/8/2023).
Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) menyampaikan rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan (APBDP) tahun anggaran 2023 dan rancangan KUA-PPAS APBD 2024.
Wagub menyebutkan penyampaian KUA-PPAS kepada DPRD merupakan wujud nyata sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, sinergitas ini untuk mewujudkan APBD yang mendukung pembangunan daerah.
“Ini mencerminkan komitmen bersama (DPRD dan Pemprov) untuk melaksanakan perencanaan anggaran dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Nunik saat membacakan sambutan Gubernur Lampung.
Dia mengungkapkan penyusunan kerangka ekonomi makro dalam KUA-PPAS 2023 dan KUA-PPAS 2024 berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi makro dan sosial ekonomi terbaru.
Di mana selama periode 2021 sampai medio 2023, indikator makro sosial ekonomi Lampung terpantau menunjukkan perbaikan.
“Pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan sebesar 4,94 persen (year on year/yoy) pada triwulan I tahun 2023 dan 4,00 persen (yoy) pada triwulan II tahun 2023,” papar Nunik.
Meski begitu, sambung Nunik, pembangunan Lampung akan menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat.
Di antaranya peningkatan penyediaan infrastruktur, pengurangan angka kemiskinan, ekspansi lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan investasi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Di sisi lain, menurut Nunik, pemerintah daerah (pemda) berkomitmen untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun depan.
Ia pun mengingatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi faktor krusial demi keberlanjutan pembangunan, kepemimpinan dan pemerintahan.
Lebih lanjut, Nunik memastikan rancangan APBD 2024 sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi yang digaungkan oleh pemerintah pusat.
“Yang mencakup kebijakan pendapatan daerah untuk menjaga stabilitas fiskal, mendukung pemulihan sosial ekonomi, dan mencegah inefesiensi ekonomi,” pungkasnya. (Advertorial)
