Inflasi 2,46 Persen, Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Komoditas

- Jurnalis

Senin, 6 Juli 2026 - 16:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Teknis Pengendalian Inflasi, senin (6/7/26).
foto:ist

Rapat Teknis Pengendalian Inflasi, senin (6/7/26). foto:ist

LAMPUNGCORNER.COM – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pengendalian inflasi dengan meningkatkan pengawasan komoditas strategis dan mempererat koordinasi lintas instansi.

Langkah ini dilakukan meski inflasi tahunan (year on year) Lampung pada Juni 2026 masih berada di level terkendali, yakni 2,46 persen.

Upaya tersebut menjadi fokus dalam Rapat Teknis Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Senin (6/7/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, inflasi tahunan pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,45.

Sementara inflasi bulanan (month to month) mencapai 0,55 persen dan inflasi tahun kalender (year to date) sebesar 2,42 persen.

Baca Juga :  Mantan Birokrat Senior dan Tokoh Masyarakat Lampura Dukung Pinjaman Daerah Rp150 Miliar

Marindo Kurniawan menegaskan, kondisi inflasi Lampung masih terkendali. Namun, pemerintah daerah tidak boleh lengah dan harus terus memperkuat langkah pengendalian agar stabilitas harga tetap terjaga.

“Inflasi Lampung masih berada pada level terkendali. Namun, upaya pengendalian harus terus diperkuat melalui langkah yang lebih terarah, terutama pada komoditas dan aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap inflasi,” ujarnya.

Ia menekankan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar kebijakan yang dijalankan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kerja sama seluruh pemerintah kabupaten dan kota,” katanya.

Marindo juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menetapkan prioritas pengawasan dengan memfokuskan intervensi pada wilayah dan pasar yang menjadi penyumbang inflasi.

Baca Juga :  DPRD Lampung Desak Kemenhut Evaluasi Register 45 Usai Kasus Tapir Disembelih

“Kita harus memastikan ketersediaan pasokan, menjaga keterjangkauan harga, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi yang efektif kepada masyarakat,” tegasnya.

Data BPS mencatat, inflasi tahunan tertinggi pada Juni 2026 terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 3,25 persen, disusul Kota Metro 3,07 persen dan Kabupaten Lampung Timur 2,93 persen. Sementara inflasi terendah tercatat di Kota Bandar Lampung sebesar 2,08 persen.

Rapat teknis tersebut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Perum Bulog Wilayah Lampung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Biro Perekonomian, serta sejumlah kepala OPD terkait. (*)

Berita Terkait

IPR Naik, Lampung Didorong Perkuat Literasi dan Falsafah Piil Pesenggiri untuk Cegah Radikalisme
Tarif Tol Dikeluhkan, DPRD Minta Evaluasi Menyeluruh
DPRD Lampung Desak Kemenhut Evaluasi Register 45 Usai Kasus Tapir Disembelih
Penerimaan Pajak Kendaraan Lampung Tembus Rp93,2 Miliar di Juni
MTQ ke-45 Kabupaten Lampura Akan Digelar Usai Sembilan Tahun Vakum, Abung Selatan Jadi Tuan Rumah
Tarif Tol Naik, Komisi IV DPRD Lampung Jadwalkan RDP
Pansus DPRD Soroti Temuan BPK, OPD Diminta Segera Bereskan Kewajiban
Seluruh Jemaah Haji Kloter 31 Lamtim Kembali Sehat, Sekda: Semoga Menjadi Haji Mabrur
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 22:02 WIB

IPR Naik, Lampung Didorong Perkuat Literasi dan Falsafah Piil Pesenggiri untuk Cegah Radikalisme

Senin, 6 Juli 2026 - 16:17 WIB

Inflasi 2,46 Persen, Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Komoditas

Senin, 6 Juli 2026 - 16:06 WIB

Tarif Tol Dikeluhkan, DPRD Minta Evaluasi Menyeluruh

Sabtu, 4 Juli 2026 - 23:03 WIB

DPRD Lampung Desak Kemenhut Evaluasi Register 45 Usai Kasus Tapir Disembelih

Sabtu, 4 Juli 2026 - 21:40 WIB

Penerimaan Pajak Kendaraan Lampung Tembus Rp93,2 Miliar di Juni

Berita Terbaru

Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Senin (6/7/2026), membahas keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif tol.
Foto: Farida Nurazizah

PEMERINTAHAN

Tarif Tol Dikeluhkan, DPRD Minta Evaluasi Menyeluruh

Senin, 6 Jul 2026 - 16:06 WIB