Inflasi Nasional Terkendali, TPID Lampung Selatan Serius Pantau Lewat Rakor Virtual

- Jurnalis

Selasa, 23 September 2025 - 00:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Selatan, Lampungcorner.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Selasa (23/9/2025).

Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi atas capaian pengendalian inflasi nasional.

Menurutnya, rakor rutin ini tidak hanya mendapat perhatian Presiden, tetapi juga pimpinan lembaga lain, termasuk Menko Perekonomian selaku Kepala Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

“Angka inflasi kita saat ini di 2,31 persen, ini sangat bagus. Kita tidak ingin berada di kisaran 0–1 persen karena hanya menyenangkan konsumen tapi merugikan produsen. Kita juga tidak ingin di atas 3,5 persen. Jadi rentang angka 2,5 ±1 persen ini harus kita jaga,” ujar Tito.

Baca Juga :  Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan

Tito juga menambahkan, apresiasi terhadap capaian inflasi nasional datang dari berbagai pihak, termasuk Menkopolhukam. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian harga berjalan konsisten dan memberi dampak positif bagi masyarakat maupun produsen.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) di sejumlah daerah.

Ia menyebut, terdapat 15 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, sementara 22 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi relatif stabil yaitu Papua Pegunungan.

Baca Juga :  Anak-anak Sragi Sambut Gembira MBG, SPPG 3T Bandar Agung Buka Peluang Ekonomi Warga

“Kalau kita lihat, komoditas penyumbang kenaikan di 15 provinsi mayoritas berasal dari daging ayam ras, cabai merah, dan sebagian beras. Namun tidak seluruh daerah mengalami kenaikan dari komoditas beras,” jelas Amalia.

Adapun berdasarkan catatan BPS, kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mencapai 7,58 persen.

Sementara itu, pada minggu ketiga September 2025, tercatat 191 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH, sedangkan 152 kabupaten/kota mengalami penurunan. Penurunan terdalam terjadi di Kabupaten Wakatobi sebesar -4,15 persen. (ptm-Kmf)

Berita Terkait

Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan
Krakatoa Heritage Carnival 2026 Suguhkan Spektakel Budaya, Zulhas dan Ketua Umum Apkasi Apresiasi Langkah Maju Lampung Selatan
2.470 Lentera Terangi Malam Lamsel Fest 2026, Lampung Selatan Ukir Rekor Dunia MURI
HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi: Pembangunan Harus Berdampak bagi Rakyat
Lamsel Fest 2026 Buka Panggung bagi Musisi Lokal, Talenta Daerah Tak Sekadar Jadi Penonton
Aksi Drifting Zita Anjani Warnai Lamsel Fest 2026, Buka Peluang Sport Tourism Lampung Selatan
Lamsel Fest 2026 Resmi Dibuka, Kado HUT ke-70 Lampung Selatan untuk Seluruh Warga
Lamsel Fest 2026 Tak Sekadar Sajikan Hiburan, Warga Bisa Nikmati Beragam Layanan Gratis
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 22:28 WIB

Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:36 WIB

Krakatoa Heritage Carnival 2026 Suguhkan Spektakel Budaya, Zulhas dan Ketua Umum Apkasi Apresiasi Langkah Maju Lampung Selatan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:32 WIB

2.470 Lentera Terangi Malam Lamsel Fest 2026, Lampung Selatan Ukir Rekor Dunia MURI

Jumat, 13 November 2026 - 22:49 WIB

HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi: Pembangunan Harus Berdampak bagi Rakyat

Jumat, 13 November 2026 - 22:46 WIB

Lamsel Fest 2026 Buka Panggung bagi Musisi Lokal, Talenta Daerah Tak Sekadar Jadi Penonton

Berita Terbaru

Lampungcorner.com

Gubernur Lampung Resmi Buka Porprov 2026, 5.300 Atlet Siap Bersaing

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:24 WIB

Info Parlemen

Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:19 WIB