LKPj ABPD Lamsel: 7 Fraksi Menerima, Fraksi Gabungan Tunda Persetujuan

- Jurnalis

Sabtu, 19 Juni 2021 - 09:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang paripurna DPRD Lamsel tentang LKPj APBD 2020. FOTO: RILISIDLAMPUNG/ Ahmad Kurdy

Sidang paripurna DPRD Lamsel tentang LKPj APBD 2020. FOTO: RILISIDLAMPUNG/ Ahmad Kurdy

LAMPUNGCORNER.COM, Lampung SelatanPenyampaian laporan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2020 Lampung Selatan pada Jumat (18/6/2021) berlangsung panas.

Sebanyak tujuh fraksi menyetujui LKPj APBD 2020 itu. Yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan PKB.

Namun fraksi gabungan yakni NasDem, Hanura, dan Perindo tidak hadir dan memutuskan menunda persetujuan LKPj.

Saat dikonfirmasi, Deden Alindo menerangkan, ia dan anggota fraksi gabungan lain yang beranggotakan Joko Purnomo, Jasroni, Hasanuri, dan ketua fraksi Supri tak hadir lantaran kecewa.

Penyebabnya Sekretaris Kabupaten Thamrin tak bisa menjelaskan peruntukan dana hibah Rp2,46 miliar dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung Selatan yang diberikan kepada KONI pada 2020.

Baca Juga :  Polemik 24 Proyek Infrastruktur Lampura, Farouk: Klarifikasi Kadarsyah Justru Perkuat Dugaan Lemahnya Perencanaan Dinas

Hal ini disampaikan pada saat pembahasan pelaksanaan APBD 2020 di tingkat badan anggaran Rabu (16/6/2021) di rumah dinas DPRD Lampung Selatan.

“Kami nanya kegiatan Rp2,4 miliar itu untuk apa? Kata sekkab untuk cabor (cabang olahraga),” paparnya.

Hal ini menurut dia terasa janggal lantaran di tahun 2020 masih pandemi dan tidak ada pembinaan cabor.

Dalam pembahasan di tingkat banggar sehari sebelum paripurna, politisi Golkar Syaiful Azumar juga mempertanyakan dana hibah tersebut.

Baca Juga :  Gerindra Desak Transparansi, Lelang Ulang 24 Proyek Rp27 Miliar di Lampung Utara Berpotensi Tabrak Prosedur

Deden melanjutkan, penjelasan pihak eksekutif menurutnya sangat tidak memuaskan  sehingga pihaknya mengambil langkah tidak menyetujui LKPj APBD 2020.

Sementara, Thamrin saat dikonfirmasi mengatakan permasalahan tersebut sudah dijelaskan kepada DPRD Lamsel.

Ia juga menerangkan kegiatan tersebut direncanakan pada tahun anggaran 2019 dan dilaksanakan pada 2020.

“Yang penting sudah sah itu, sudah beres masalahnya. Kan sudah ada penjabarannya untuk cabor-cabor untuk pembinaannya. Sudah diperiksa PPK dan sebagainya,” papar Thamrin. (*)

Red

Berita Terkait

Wagub Jihan Panen Raya Melon, Hasil Pengembangan Smart Greenhouse SMKN Pertanian Pembangunan Natar
Gubernur Lampung Lepas Mahasiswa Program Magang Internasional, Upaya Tingkatkan IPM Skema Migran Vokasi
Gubernur Mirza Perkuat Implementasi Digitalisasi Keuangan Daerah Terintegrasi Maksimal
Bupati Pesawaran Tekankan PBB sebagai Kunci Pembangunan, Target 2026 Tembus Rp12 Miliar
Paripurna HUT ke-27, Sinergi Jadi Kunci Lampung Timur Menuju “Makmur Lestari”
Pemprov Lampung Peringati Hari Kartini 2026, Wulan Mirza Ajak Kalangan Perempuan Inspirasi Penguatan Pembangunan Pendidikan
TRIGA Lampung Gelar Aksi di Jakarta, Desak DPR RI dan Kejaksaan Agung Tuntaskan Konflik Agraria PT SGC
Pemprov Lampung dan Kodam XXI/Raden Intan Tingkatkan Kapasitas Bersama di Bidang Komunikasi Publik
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 18:00 WIB

Wagub Jihan Panen Raya Melon, Hasil Pengembangan Smart Greenhouse SMKN Pertanian Pembangunan Natar

Selasa, 21 April 2026 - 17:53 WIB

Gubernur Lampung Lepas Mahasiswa Program Magang Internasional, Upaya Tingkatkan IPM Skema Migran Vokasi

Selasa, 21 April 2026 - 17:47 WIB

Gubernur Mirza Perkuat Implementasi Digitalisasi Keuangan Daerah Terintegrasi Maksimal

Senin, 20 April 2026 - 22:09 WIB

Bupati Pesawaran Tekankan PBB sebagai Kunci Pembangunan, Target 2026 Tembus Rp12 Miliar

Senin, 20 April 2026 - 21:36 WIB

Paripurna HUT ke-27, Sinergi Jadi Kunci Lampung Timur Menuju “Makmur Lestari”

Berita Terbaru