LKPj ABPD Lamsel: 7 Fraksi Menerima, Fraksi Gabungan Tunda Persetujuan

- Jurnalis

Sabtu, 19 Juni 2021 - 09:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang paripurna DPRD Lamsel tentang LKPj APBD 2020. FOTO: RILISIDLAMPUNG/ Ahmad Kurdy

Sidang paripurna DPRD Lamsel tentang LKPj APBD 2020. FOTO: RILISIDLAMPUNG/ Ahmad Kurdy

LAMPUNGCORNER.COM, Lampung Selatan – Penyampaian laporan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2020 Lampung Selatan pada Jumat (18/6/2021) berlangsung panas.

Sebanyak tujuh fraksi menyetujui LKPj APBD 2020 itu. Yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan PKB.

Namun fraksi gabungan yakni NasDem, Hanura, dan Perindo tidak hadir dan memutuskan menunda persetujuan LKPj.

Saat dikonfirmasi, Deden Alindo menerangkan, ia dan anggota fraksi gabungan lain yang beranggotakan Joko Purnomo, Jasroni, Hasanuri, dan ketua fraksi Supri tak hadir lantaran kecewa.

Penyebabnya Sekretaris Kabupaten Thamrin tak bisa menjelaskan peruntukan dana hibah Rp2,46 miliar dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung Selatan yang diberikan kepada KONI pada 2020.

Baca Juga :  Bukan Sekadar Ganti Plang Nama, Kantor Imigrasi Lampung Selatan Diuji Kualitas Layanan dan Pengawasan TPI

Hal ini disampaikan pada saat pembahasan pelaksanaan APBD 2020 di tingkat badan anggaran Rabu (16/6/2021) di rumah dinas DPRD Lampung Selatan.

“Kami nanya kegiatan Rp2,4 miliar itu untuk apa? Kata sekkab untuk cabor (cabang olahraga),” paparnya.

Hal ini menurut dia terasa janggal lantaran di tahun 2020 masih pandemi dan tidak ada pembinaan cabor.

Dalam pembahasan di tingkat banggar sehari sebelum paripurna, politisi Golkar Syaiful Azumar juga mempertanyakan dana hibah tersebut.

Baca Juga :  Kejari Lamtim Selamatkan Aset Tanah Senilai Rp1,27 Miliar, 43,2 Hektare Lahan Perkantoran Pemda Kini Bersertifikat

Deden melanjutkan, penjelasan pihak eksekutif menurutnya sangat tidak memuaskan  sehingga pihaknya mengambil langkah tidak menyetujui LKPj APBD 2020.

Sementara, Thamrin saat dikonfirmasi mengatakan permasalahan tersebut sudah dijelaskan kepada DPRD Lamsel.

Ia juga menerangkan kegiatan tersebut direncanakan pada tahun anggaran 2019 dan dilaksanakan pada 2020.

“Yang penting sudah sah itu, sudah beres masalahnya. Kan sudah ada penjabarannya untuk cabor-cabor untuk pembinaannya. Sudah diperiksa PPK dan sebagainya,” papar Thamrin. (*)

Red

Berita Terkait

Tindak 17.597 WNA Pelanggar Aturan hingga September 2026, Ditjen Imigrasi Perkuat Pengawasan Digital
Sekda Lamtim Konfirmasi Isu Plt Kadis PUPR Jarang Masuk Kantor, Ini Hasilnya
PNBP Imigrasi Tembus Rp8,68 Triliun: Pundi Kas Negara Melimpah, Pengawasan WNA dan Mutu Layanan Tak Boleh Kendor
Diduga Jarang Ngantor, Sekda Lamtim Bakal Panggil Plt Kadis PUPR
Target PAD Rp315 Miliar, Bapenda Lamtim Perkuat Digitalisasi dan Gandeng Pers
Beda TMT, Beda Waktu Gaji PPPK Paruh Waktu, BKD Lampung Selatan Pastikan SK Perpanjangan Segera Terbit
Airlangga Ungkap Stimulus Kuartal IV, Bantuan Pangan dan BSU Disiapkan
Pemkab Tubaba Tancap Gas Susun Arsitektur Pemerintahan Digital
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 13:57 WIB

Tindak 17.597 WNA Pelanggar Aturan hingga September 2026, Ditjen Imigrasi Perkuat Pengawasan Digital

Kamis, 15 Oktober 2026 - 15:38 WIB

Sekda Lamtim Konfirmasi Isu Plt Kadis PUPR Jarang Masuk Kantor, Ini Hasilnya

Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:37 WIB

PNBP Imigrasi Tembus Rp8,68 Triliun: Pundi Kas Negara Melimpah, Pengawasan WNA dan Mutu Layanan Tak Boleh Kendor

Rabu, 14 Oktober 2026 - 16:23 WIB

Diduga Jarang Ngantor, Sekda Lamtim Bakal Panggil Plt Kadis PUPR

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:00 WIB

Target PAD Rp315 Miliar, Bapenda Lamtim Perkuat Digitalisasi dan Gandeng Pers

Berita Terbaru

LC TV Story

Wagub Jihan Tinjau Langsung Kebakaran TPS di Lampung Tengah

Senin, 19 Okt 2026 - 11:09 WIB