Minta Bebas dan Pulihkan Nama, Ini 4 Poin Permohonan Pledoi Andi Desfiandi

- Jurnalis

Senin, 9 Januari 2023 - 16:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terdakwa Andi Desfiandi saat menjalani sidang tuntutan di PN Tanjungkarang. Foto: Sulaiman

Terdakwa Andi Desfiandi saat menjalani sidang tuntutan di PN Tanjungkarang. Foto: Sulaiman

LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Terdakwa suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila menyampaikan pembelaan (Pledoi) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang Senin (9/1/2023).

Dalam pembelaan penasehat hukumAndi Desfiandi yakni Resmen Kadafi cs, meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan dari tuntutan JPU dan memulihkan nama terdakwa di masyarakat.

Menurut penasehat hukum terdakwa, perbuatnya memberikan uang Rp250 juta kepada saksi Karomani merupakan infak untuk pembangunan gedung LNC.

Bukan merupakan tidak pidana suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Tinak Pidana Korupsi.

Hal tersebut tidak terbukti adanya kesepakatan (meeting of minds) antara pemberi dan penerima suap, yang menyatakan bahwa uang tersebut adalah untuk kelulusan mahasiswa litipan terdakwa.

Baca Juga :  Baru Setahun Bebas, Residivis Narkoba Kembali Diciduk Bawa 14 Paket Sabu

“Hal ini telah sesuai dengan pendapat para ahli Pidana yang telah kami uraian diatas yaitu Prof. Eddy Hiariej, Prof Muladi, Wiryoni, Chairul Huda, Qodrawi dan Dian Napitupulu,” ujarnya.

Kemudian dalam kesimpulannya maka pihaknya sebagai tim penasehat hukum terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa Andi Desfiandi tidak terbukti melakukan Tindak Pidana hang didakwakan kepadanya.

“Maka terdakwa harus dikeluarkan dalam tanahan,” kata dia.

Maka dari itu, pihaknya mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Baca Juga :  Bima Arya Dukung PWI Half Marathon 2026 di Lampung

1. Menyatakan Terdakwa Andi Desfiandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya di Masyarakat:

4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Diketahui sebelumnya, Andi Desfiandi dituntut 2 Tahun penjara, denda Rp200 juta dan subsider 5 bulan penjara oleh JPU KPK. (*)

Red

Berita Terkait

Tim Bola Voli Putri Bandar Lampung Tumbangkan Juara Bertahan Lampung Timur di Porprov 2026
Bandar Lampung Sambut Kongres HMI XXXIII, Hijau Hitam Mulai Berkibar
Bima Arya Dukung PWI Half Marathon 2026 di Lampung
Siapa Dalang Penyadapan Presiden? Yusril Minta Penyidik Telusuri hingga Tuntas
Yusril Buka Perkembangan Kasus Penyadapan Presiden, Dugaan Makar Menguat
Ngopi Migas 2026, PHE OSES Ajak Generasi Muda Mengenal Industri Hulu Migas
58 Orang Jalani Tes Urine, Hasil Razia Narkoba di Lapas Way Hui Negatif
MagangHub Batch 3B Dibuka, Kemnaker Siapkan 14 Ribu Kuota untuk Lulusan Perguruan Tinggi
Berita ini 146 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 19:15 WIB

Tim Bola Voli Putri Bandar Lampung Tumbangkan Juara Bertahan Lampung Timur di Porprov 2026

Minggu, 22 November 2026 - 12:27 WIB

Bandar Lampung Sambut Kongres HMI XXXIII, Hijau Hitam Mulai Berkibar

Kamis, 19 November 2026 - 18:54 WIB

Bima Arya Dukung PWI Half Marathon 2026 di Lampung

Kamis, 19 November 2026 - 12:50 WIB

Siapa Dalang Penyadapan Presiden? Yusril Minta Penyidik Telusuri hingga Tuntas

Kamis, 19 November 2026 - 11:21 WIB

Yusril Buka Perkembangan Kasus Penyadapan Presiden, Dugaan Makar Menguat

Berita Terbaru

LAMPUNG SELATAN

Sumbang 2 Emas, E-Sport Lampung Selatan Curi Perhatian di Porprov 2026

Minggu, 22 Nov 2026 - 13:10 WIB

BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung Sambut Kongres HMI XXXIII, Hijau Hitam Mulai Berkibar

Minggu, 22 Nov 2026 - 12:27 WIB

BREAKING NEWS

Pemprov Lampung Targetkan Perbaikan Jalan di 600 Desa pada 2027

Sabtu, 21 Nov 2026 - 17:27 WIB