Musda Partai Demokrat Tunggu DPP, Calon Ketum Harus Miliki 20 Persen Dukungan

- Jurnalis

Rabu, 16 Juni 2021 - 09:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Hanifal Adung. Foto: Sulaiman

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Hanifal Adung. Foto: Sulaiman

LAMPUNGCORNER.COM, BandarlampungDPD Partai Demokrat Provinsi Lampung dipastikan akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada tahun ini, sekaligus menggelar pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Hanifal Adung menerangkan, dalam pencalonan ketua, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi setiap calon. Hal itu diatur dalam Peraturan Organisasi turunan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Syarat untuk bisa mencalonkan diri yakni minimal didukung oleh 20 persen suara di Demokrat yang bersumber dari 15 DPC se-Lampung. Satu suara dari organisasi sayap partai, satu suara DPD dan satu dari DPP. Seluruhnya ada 18 suara. Untuk jadi ketua harus ada 4-5 suara yang mendukung saat pencalonan,” ungkap Hanifal, Selasa (15/6/2021).

Baca Juga :  Wagub Jihan Kunjungi Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti, Perkuat Sinergi Tata Niaga Komoditas Unggulan Ubi Kayu

Nantinya, lanjut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung ini, para calon yang sudah memenuhi syarat akan ikut serta dalam Musda. Hanya saja untuk penetapan siapa yang terpilih sebagai ketua ditentukan oleh DPP Demokrat.

“Setelah Musda kemudian diserahkan oleh DPP, dan pusat yang akan melakukan wawancara dan menetapkan ketua terpilih,” ujarnya.

Perihal pencalonan kembali Ridho Ficardo sebagai ketua tiga periode, pihaknya mengaku sah-sah saja. Hanya saja Ridho harus memiliki dukungan sebanyak 20 persen.

Baca Juga :  Bangga! Tiga Tarian Khas Lampung Barat, Resmi Jadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia

“Kalau nama-nama lainnya bisa saja ada yang sudah mendapatkan dukungan dan telah konsolidasi ke DPC-DPC, kita lihat nanti,” ujarnya.

Namun, lanjut Hanifal, pihaknya masih menunggu jadwal Musda dari DPP Demokrat sebagai pemilik kebijakan tertinggi.

“Baru-baru ini Aceh sudah melaksanakan Musda pada 13-14 Juni, 15-17 Juni ini Sulawesi Barat. Semua tergantung DPP, kalau katanya Juli ya kita Juli Musdanya,” pungkasnya. (*)

Red

Berita Terkait

PWI Lampung Gandeng MPAL Siapkan Ikon HPN dan Porwanas 2027
Tak Beri Santunan Kematian, PT Taspen Beri Alasan Tidak Jelas
Buka Rakerda LKKS Provinsi Lampung, Wagub Jihan Minta Program Kesejahteraan Sosial Lebih Kreatif
Ungkap Kasus TPPO Anak Dibawah Umur, Gubernur Mirza Apresiasi Kinerja Polda Lampung
Polda Lampung Batasi Akses Keluar Daerah, Upaya Buru Pelaku Penembakan Bripka Arya
Ketua Kwarda Lampung Jihan Buka Rakerda Pramuka, Lakukan Penguatan Kolaborasi Pembangunan Daerah
Sekdaprov Marindo Tegaskan Pemprov Lampung Komitmen Perbaiki 26 Catatan Temuan Itjen Kemendagri
Sekdaprov Marindo Ikuti Peluncuran Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi Mendikdasmen RI
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 23:21 WIB

PWI Lampung Gandeng MPAL Siapkan Ikon HPN dan Porwanas 2027

Rabu, 13 Mei 2026 - 20:13 WIB

Tak Beri Santunan Kematian, PT Taspen Beri Alasan Tidak Jelas

Rabu, 13 Mei 2026 - 18:56 WIB

Buka Rakerda LKKS Provinsi Lampung, Wagub Jihan Minta Program Kesejahteraan Sosial Lebih Kreatif

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:18 WIB

Polda Lampung Batasi Akses Keluar Daerah, Upaya Buru Pelaku Penembakan Bripka Arya

Selasa, 12 Mei 2026 - 18:13 WIB

Ketua Kwarda Lampung Jihan Buka Rakerda Pramuka, Lakukan Penguatan Kolaborasi Pembangunan Daerah

Berita Terbaru

BANDAR LAMPUNG

PWI Lampung Gandeng MPAL Siapkan Ikon HPN dan Porwanas 2027

Rabu, 13 Mei 2026 - 23:21 WIB

BANDAR LAMPUNG

Tak Beri Santunan Kematian, PT Taspen Beri Alasan Tidak Jelas

Rabu, 13 Mei 2026 - 20:13 WIB