Pengamat Nilai Langkah Pemerintah Naikkan Harga BBM Sudah Tepat

- Jurnalis

Minggu, 4 September 2022 - 18:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi : Rilisid/ Kalbi Rikardo

Ilustrasi : Rilisid/ Kalbi Rikardo

LAMPUNGCORNER.COM, Jakarta — Pengamat Isu Strategis Imron Cotan memastikan kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat. Langkah tersebut menjadi momentum untuk memaksimalkan pemanfaatan energi bersih dan juga mengalihkan APBN untuk sektor yang lebih tepat sasaran.

Menurut Imron, selama ini 20 persen APBN tidak sehat karena hanya difokuskan kepada subsidi yang kemudian tidak tepat sasaran lantaran ikut dinikmati oleh kelompok yang mampu. Padahal, tujuan dari subsidi itu untuk membantu masyarakat kurang mampu. Untuk itu, efisiensi APBN harus bisa dilakukan dengan sebaik mungkin, salah satunya melakukan penyesuaian harga BBM dan difokuskan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Kurang lebih 20 persen dari APBN kita itu terkunci untuk subsidi dan itu tidak sehat karena yang selama ini terjadi tidak tepat sasaran,” kata Imron dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (4/9).

Dikatakan Imron, pemerintah harus melakukan penajaman subsidi agar APBN tidak tertekan. Pasalnya, jika langkah ini tidak segera dilakukan maka kecukupan anggaran akan habis pada bulan ini karena anggaran subsidi sebesar Rp 502 triliun telah terpakai untuk membiayai BBM subsidi.

Baca Juga :  Sekdaprov Marindo Dampingi Menko Zulhas, Acara Rembuk Tani di Lampung Selatan

“Ini penajaman penggunaan subsidi, sehingga APBN kita tidak tertekan yang mana sekarang ada Rp 502 triliun sudah disisihkan dan September ini akan habis. Kalau diteruskan di September, kita harus nambah lagi Rp 198 triliun,” ucapnya.

Dijelaskan Imron, penggunaan minyak dengan berbahan fosil di sisi lain juga memiliki dampak buruk. Menurut pria yang pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia itu, grafik harga minyak dunia terus mengalami peningkatan sejak 50 tahun terakhir. Olehnya itu, keberadaan energi berbahan fosil sangatlah terbatas jika terus menerus dieksploitasi dan mampu memproduksi karbon dioksida yang meracuni.

Apalagi Pemerintah Indonesia memiliki target bisa melakukan 30 persen reduksi emisi karbon untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. “Jika APBN terus terkunci hanya untuk memberikan subsidi BBM, maka upaya mereduksi emisi itu akan sulit tercapai,” jelasnya.

Diungkapkan Imron, Indonesia memiliki potensi pemanfaatan energi baru terbarukan yang melimpah, sehingga efisiensi APBN sudah seharusnya dilakukan dengan memberlakukan penyesuaian harga BBM.

Baca Juga :  BKD Lampung Belum Pastikan Buka CPNS 2026, Rendi: Jumlah ASN Cukup

“Momentum strategis ini harus dimanfaatkan untuk mengalihkan atau setidak-tidaknya membaurkannya dengan energi terbarukan, menuju pada secara total menggunakan energi baru dan terbarukan,” ungkapnya.

“Indonesia bisa sekali (memanfaatkan energi bersih) karena tenaga listrik, air, dan surya melimpah sepanjang tahun. Kita memanfaatkan momentum ini untuk mempersiapkan sumber daya manusia juga. Gas bumi kita juga praktis melimpah, namun selama ini tidak dimanfaatkan karena terbuai dengan subsidi,” tambahnya.

Imron Cotan mengaku bahwa upaya penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan demi bisa menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sehingga sudah sepatutnya rakyat memberikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut.

“Jadi mari kita tunjukkan kesatuan dan persatuan bangsa karena tujuan dari pemerintah itu menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Subsidi itu tidak lagi semata-mata pada komoditas, tapi kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka, kita harusnya mengapresiasi daripada harus melawan kebijakan tersebut,” tandasnya. (*)

 

Sumber : Rilis.id

Berita Terkait

Sekdaprov Marindo Ikuti Peluncuran Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi Mendikdasmen RI
Dorong Percepatan Program Sosial dan Pendidikan di Lampura, Bupati Hamartoni Temui Mensos
Hari Kebebasan Pers 2026, Menkomdigi Tegaskan Akurasi Adalah Harga Mati
Gubernur Mirza Dorong Sinergi Antar Partai Politik, Perkuat Ketahanan Pangan di Lampung
Sekdaprov Marindo Dampingi Menko Zulhas, Acara Rembuk Tani di Lampung Selatan
Gelar Diskusi Olahraga, PWI Lampung Matangkan Kesiapan Porwanas 2027
Transformasi Digital Kemenag, Akses Informasi Publik Makin Mudah
Sah! Lampung Resmi Jadi Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027
Berita ini 126 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 17:19 WIB

Sekdaprov Marindo Ikuti Peluncuran Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi Mendikdasmen RI

Sabtu, 9 Mei 2026 - 07:38 WIB

Dorong Percepatan Program Sosial dan Pendidikan di Lampura, Bupati Hamartoni Temui Mensos

Minggu, 3 Mei 2026 - 20:20 WIB

Hari Kebebasan Pers 2026, Menkomdigi Tegaskan Akurasi Adalah Harga Mati

Sabtu, 2 Mei 2026 - 22:13 WIB

Gubernur Mirza Dorong Sinergi Antar Partai Politik, Perkuat Ketahanan Pangan di Lampung

Sabtu, 2 Mei 2026 - 21:57 WIB

Sekdaprov Marindo Dampingi Menko Zulhas, Acara Rembuk Tani di Lampung Selatan

Berita Terbaru

BANDAR LAMPUNG

PWI Lampung Gandeng MPAL Siapkan Ikon HPN dan Porwanas 2027

Rabu, 13 Mei 2026 - 23:21 WIB

BANDAR LAMPUNG

Tak Beri Santunan Kematian, PT Taspen Beri Alasan Tidak Jelas

Rabu, 13 Mei 2026 - 20:13 WIB