Transformasi Ekonomi, Jokowi Tegaskan Komitmen Setop Ekspor Bahan Mentah

- Jurnalis

Kamis, 13 Oktober 2022 - 15:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi. Foto: BPMI Sekretariat Kabinet

Presiden Jokowi. Foto: BPMI Sekretariat Kabinet

LAMPUNGCORNER.COM, Jakarta — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan komitmennya sejak tahun 2020 hingga kini secara bertahap berupaya untuk menghentikan ekspor bahan mentah.

Tidak hanya itu, dengan disetopnya ekspor bahan mentah, Presiden Jokowi juga melakukan transformasi ekonomi dengan menekankan pentingnya melakukan hilirisasi dan industrialisasi melalui pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau minimal setengah jadi.

“Kita ini sudah 77 tahun merdeka, selalu bahan mentah yang kita ekspor. Nikel mentahan kita ekspor, tembaga mentahan kita ekspor, minyak kita ekspor dalam bentuk mentahan. tidak diolah, timah kita ekspor, kelapa sawit (CPO) kita ekspor, tapi tidak dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Sehingga nilai tambah itu ada di negara lain, pembukaan lapangan kerja juga adanya di negara lain,” ujar Jokowi dikutip dari laman setkab.go.id, Kamis (13/10/2022).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu optimis hilirisasi industri akan meningkatkan nilai tambah dari suatu komoditas dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di dalam negeri.

Baca Juga :  Tinjau Perkebunan SGC di Lampung, Amran Optimistis Produksi Gula Nasional Naik

“Inilah yang secara konsisten akan terus kita lakukan. Setop nikel, tahun depan setop timah, tahun depan setop tembaga, karena nilai tambahnya ada di dalam negeri,” katanya.

Jokowi menuturkan pelarangan ekspor bahan mentah yang terjadi pada nikel pada 2020, nilai ekspor nikel meningkat drastis hingga mencapai Rp360 triliun lantaran diekspor dalam bentuk setengah jadi dan jadi.

“Saya berikan contoh nikel. Waktu diekspor dalam bentuk mentahan, kita hanya mendapatkan nilai Rp15 triliun. Setelah diekspor dalam bentuk setengah jadi dan barang jadi, nilainya menjadi Rp360 triliun. Dari Rp15 triliun menjadi Rp360 triliun, baru satu barang,” katanya.

Selain nikel, pemerintah juga mendorong penghentian ekspor tembaga ketika pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur mulai beroperasi.

“Tembaga nanti begitu ini smelter di Gresik selesai, ini juga sama setop, tidak ada lagi yang namanya ekspor tembaga. Semuanya harus dikerjakan jadi barang jadi di negara kita Indonesia,” terangnya.

Baca Juga :  Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Kru Dihentikan, Basarnas Tetap Lakukan Pemantauan

Selain itu, untuk menambah nilai tambah produk dalam negeri, pemerintah juga mengambil alih kepemilikan saham perusahaan asing atas pengelolaan sejumlah industri pertambangan Indonesia, mulai dari PT Freeport Indonesia hingga Blok Rokan.

“Untuk yang di Blok Rokan, ini urusan minyak dan gas yang sudah 97 tahun dikuasai oleh Chevron, 97 tahun. Sekarang juga sudah 100 persen dimiliki oleh kita sendiri,” ungkap Jokowi.

Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, Presiden optimistis target Indonesia untuk masuk ke lima besar ekonomi dunia di tahun 2045 akan terwujud.

“Asal konsistensi ini terus kita jaga. Siapa pun nanti pemimpin, presiden negara ini, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita ingatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui setelah menghentikan ekspor nikel mulai 2020, pada tahun ini Indonesia akan menghentikan ekspor bauksit. Pada 2023, rencananya pemerintah juga akan menghentikan ekspor tembaga. (*)

Berita Terkait

Mulai 2027, Gaji PPPK Daerah Ditanggung APBN, Rp23 Triliun Disiapkan
Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah
Usai Sidak Ombudsman, Isi Rumah Dinas Berubah, Eks Kalapas Cibinong Dicecar DPR
Bupati Nanda Terima Penghargaan Desa Cantik Terbaik Nasional 2026
Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional
Soroti 8 Perda yang Buka Celah Bakar Lahan 2 Hektare, Prabowo: Complete Nonsense
Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Kru Dihentikan, Basarnas Tetap Lakukan Pemantauan
Sekolah Negeri Boleh Tolak MBG, Syaratnya Harus Satu Suara
Berita ini 90 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 16:24 WIB

Mulai 2027, Gaji PPPK Daerah Ditanggung APBN, Rp23 Triliun Disiapkan

Selasa, 29 September 2026 - 07:19 WIB

Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah

Senin, 28 September 2026 - 15:23 WIB

Usai Sidak Ombudsman, Isi Rumah Dinas Berubah, Eks Kalapas Cibinong Dicecar DPR

Minggu, 27 September 2026 - 18:51 WIB

Bupati Nanda Terima Penghargaan Desa Cantik Terbaik Nasional 2026

Jumat, 25 September 2026 - 19:57 WIB

Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional

Berita Terbaru

Kesbangpol Lampura dan FKDM gelar koordinasi sekaligus ''Ngopi Bareng'' bersama masyarakat di Desa Sinar Mulya, Kecamatan Tanjung Raja, Selasa (29/9/2026).

LAMPUNG UTARA

Kesbangpol Lampura dan FKDM Perkuat Deteksi Dini Konflik Sosial

Selasa, 29 Sep 2026 - 17:16 WIB