LAMPUNG TIMUR – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel terus dilakukan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim). Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamtim dalam bidang pendampingan dan pencegahan persoalan hukum.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dirangkai dengan sosialisasi penyuluhan hukum, Selasa (17/11/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah strategis kedua lembaga untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, hingga pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kepala Kantor Kemenag Lamtim Rokhman mengatakan, kerja sama tersebut bukan sekadar pemenuhan administrasi kelembagaan. Lebih dari itu, menjadi bentuk komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan taat hukum.
Menurut dia, luasnya cakupan tugas Kemenag, mulai pelayanan keagamaan, pendidikan madrasah, hingga pengelolaan berbagai program dan anggaran negara, menuntut pemahaman hukum yang memadai.
Karena itu, pendampingan hukum diperlukan bukan hanya ketika persoalan muncul, tetapi juga sebagai langkah antisipasi agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal.
“Kerja sama ini tidak hanya kita manfaatkan ketika persoalan hukum telah terjadi, tetapi justru menjadi sarana untuk melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini. Lebih baik kita melakukan mitigasi risiko daripada menghadapi persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Rokhman.
Dia menegaskan, setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan harus berlandaskan integritas, kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas.
“Kerja sama ini bukan untuk membuat ASN takut mengambil keputusan, melainkan agar setiap keputusan dan pelaksanaan tugas dilakukan secara tepat, terukur, memiliki dasar hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Lamtim Saptono menyatakan, penandatanganan MoU tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi kelembagaan. Tujuannya, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Dia menjelaskan, kewenangan kejaksaan tidak hanya terbatas pada penanganan perkara pidana. Kejaksaan juga memiliki tugas dan kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Melalui MoU ini, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Timur siap memberikan dukungan hukum kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Saptono.
Dia berharap, kerja sama tersebut tidak berhenti sebatas penandatanganan dokumen. Namun, harus diwujudkan melalui koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan.
Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta bentuk kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Melalui pendampingan tersebut, berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif.
Kegiatan itu turut dihadiri jajaran Kejari Lamtim, Kepala Kantor Kemenag Lamtim Rokhman beserta para kepala seksi, pimpinan satuan kerja madrasah dan Kantor Urusan Agama (KUA), serta unsur organisasi profesi dan pemangku kepentingan di lingkungan Kemenag, di antaranya Pokjawas, Pokjaluh, dan IPARI.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu memperluas pemahaman hukum sekaligus memperkuat koordinasi antarsatuan kerja.
Dengan sinergi ini, Kemenag dan Kejari Lamtim berharap tercipta tata kelola kelembagaan yang semakin tertib, profesional, dan berintegritas. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek kepatuhan hukum. (*)
Editor: Furkon Ari














