Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan keheranannya. Kepada Pemkot Bandarlampung. Yang belum melunasi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Kepada penyelenggara pilkada serentak 2020. Yakni KPU maupun Bawaslu Bandarlampung.
Keheranan mantan Kapolri itu diungkapkannya pada saat menjadi pembicara dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, Selasa (20/10/2020).
Tito mengaku heran, mengapa sampai Pemkot Bandarlampung sangat sulit melunasi NPHD. Padahal, ia mengaku sudah beberapa kali menegur Pemkot Bandarlampung.
”Saya kira ini Kota Bandarlampung paling macet saya juga enggak tahu kenapa. Kota Bandarlampung, dari perasaan saya, kalau dari rapat ini, paling banyak saya tegur itu Bandarlampung terus. Sekarang PJ-nya kalau ada di sini, tolong cek, daripada nanti kita periksa, saya suruh Dirjen nanti periksa, mana uangnya?” ujar Tito seperti dilansir Lampungcorner.com dari detik.com.
Pada kesempatan itu, Tito meminta dirjen keuangan daerah Kemendagri mendorong pemerintah daerah yang belum tuntas untuk segera melunaskan.
”Di sini ada dirjen keuangan daerah, saya minta dorong betul daerah-daerah lain yang belum tuntaskan 100 persen, daerah mana saja. Karena semua sekarang kebanyakan Plt, perintahkan ke Plt. untuk segera melunasi agar tak ada lagi beban Bawaslu, KPU atau aparat keamanan,” pintanya.
Ia menambahkan, anggaran Pilkada 2020 sudah didukung APBN ataupun APBD. Tito menjelaskan, anggaran dari APBD melalui NPHD sudah hampir terealisasi 100 persen.
”Pilkada, untuk bisa sukses tentu merupakan suatu orkestra, dari sejumlah elemen yang pertama elemen saya kira pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting, yang pertama masalah anggaran. Penganggaran saya kira sudah didukung baik oleh APBD dengan naskah perjanjian hibah 270 daerah,” ucapnya.
Sampai hari ini, imbuh dia, realisasi sudah hampir mendekati 100 persen. Jika dilihat, maka anggaran untuk KPU sudah diberikan Rp10 triliun, kemudian 99,58 persen.
”Untuk Bawaslu itu sudah 3,4 triliun lebih, 99,61 persen, dan untuk aparat keamanan polri dan TNI itu sudah 1,2 triliun lebih atau 83,77 persen,” pungkasnya.(*)
