Home / POLITIK

Selasa, 20 Oktober 2020 - 18:10 WIB

Belum Lunasi NPHD, Mendagri Ancam Periksa Pemkot Bandarlampung

FOTO ILUSTRASI NET

FOTO ILUSTRASI NET

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan keheranannya. Kepada Pemkot Bandarlampung. Yang belum melunasi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Kepada penyelenggara pilkada serentak 2020. Yakni KPU maupun Bawaslu Bandarlampung.

Keheranan mantan Kapolri itu diungkapkannya pada saat menjadi pembicara dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, Selasa (20/10/2020).

Tito mengaku heran, mengapa sampai Pemkot Bandarlampung sangat sulit melunasi NPHD. Padahal, ia mengaku sudah beberapa kali menegur Pemkot Bandarlampung.

”Saya kira ini Kota Bandarlampung paling macet saya juga enggak tahu kenapa. Kota Bandarlampung, dari perasaan saya, kalau dari rapat ini, paling banyak saya tegur itu Bandarlampung terus. Sekarang PJ-nya kalau ada di sini, tolong cek, daripada nanti kita periksa, saya suruh Dirjen nanti periksa, mana uangnya?” ujar Tito seperti dilansir Lampungcorner.com dari detik.com.

Pada kesempatan itu, Tito meminta dirjen keuangan daerah Kemendagri mendorong pemerintah daerah yang belum tuntas untuk segera melunaskan.

”Di sini ada dirjen keuangan daerah, saya minta dorong betul daerah-daerah lain yang belum tuntaskan 100 persen, daerah mana saja. Karena semua sekarang kebanyakan Plt, perintahkan ke Plt. untuk segera melunasi agar tak ada lagi beban Bawaslu, KPU atau aparat keamanan,” pintanya.

Ia menambahkan, anggaran Pilkada 2020 sudah didukung APBN ataupun APBD. Tito menjelaskan, anggaran dari APBD melalui NPHD sudah hampir terealisasi 100 persen.

”Pilkada, untuk bisa sukses tentu merupakan suatu orkestra, dari sejumlah elemen yang pertama elemen saya kira pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting, yang pertama masalah anggaran. Penganggaran saya kira sudah didukung baik oleh APBD dengan naskah perjanjian hibah 270 daerah,” ucapnya.

Sampai hari ini, imbuh dia, realisasi sudah hampir mendekati 100 persen. Jika dilihat, maka anggaran untuk KPU sudah diberikan Rp10 triliun, kemudian 99,58 persen.

”Untuk Bawaslu itu sudah 3,4 triliun lebih, 99,61 persen, dan untuk aparat keamanan polri dan TNI itu sudah 1,2 triliun lebih atau 83,77 persen,” pungkasnya.(*)

Share :

346 views

Baca Juga

POLITIK

Unggul di Survey, Dendi: Kita Jangan Terlena

BANDAR LAMPUNG

Sutono Disebut Gantikan Mingrum sebagai Sekretaris PDIP Lampung

POLITIK

Unggul di Pemilu, Gerindra Usulkan Tiga Kadernya dalam Pilkada

BANDAR LAMPUNG

Golkar Target 20 Persen Kursi DPR RI pada Pileg 2024

BANDAR LAMPUNG

Disebut Berhentikan Tiga Plt Ketua DPC, Ini Penjelasan sang Demokrat

BANDAR LAMPUNG

Bawaslu Lampung Telusuri Keterlibatan ASN Nakes di Safari Politik Anies

BANDAR LAMPUNG

Bandarlampung Masuk Daerah Rawan Pemilu

BANDAR LAMPUNG

Popularitas Masih Kecil, Airlangga Hartarto: Ini Masih 2021