LampungCorner.com, JAKARTA – Di tengah tantangan pemerataan akses kesehatan di daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) terus bergerak memperkuat sektor kesehatan dengan membangun komunikasi langsung bersama pemerintah pusat.
Langkah itu ditunjukkan melalui audiensi Bupati Lampura, Hamartoni Ahadis, dengan jajaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama untuk menjawab kebutuhan sarana, prasarana, hingga penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan di daerah.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Kemenkes RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, itu diterima langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Dr. Benjamin Paulus, Sp.P(K), bersama jajaran kementerian.
Dalam pertemuan tersebut, Hamartoni didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mat Soleh, Kepala Dinas Kesehatan dr. Maya Manan, Kepala Bappeda Dewi Setyawati, serta Direktur RSUD Ryacudu dr. Cholif Paku Alamsyah.
Di hadapan jajaran Kemenkes, Hamartoni memaparkan kondisi layanan kesehatan di Lampura sekaligus menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas daerah.
Beberapa usulan yang diajukan meliputi bantuan kendaraan operasional dan ambulans untuk puskesmas, pembangunan dua unit puskesmas baru, hingga peningkatan sarana dan peralatan medis di RSUD Ryacudu.
Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam memaksimalkan pemanfaatan bangunan fisik rumah sakit yang telah tersedia namun masih membutuhkan penguatan alat kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya.
Langkah Pemkab Lampura menjemput dukungan langsung ke pemerintah pusat juga mencerminkan perubahan pendekatan pembangunan daerah.
Pemerintah daerah kini tidak hanya menunggu alokasi program, tetapi aktif membangun sinergi lintas pemerintahan demi mempercepat pembangunan sektor kesehatan.
Bagi Lampura, penguatan layanan kesehatan bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan berkaitan erat dengan kemudahan akses masyarakat, kecepatan penanganan pasien, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar di tingkat kecamatan.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Lampura berharap koordinasi dengan Kemenkes RI dapat semakin intensif sehingga berbagai kebutuhan layanan kesehatan daerah dapat masuk dalam skema dukungan pemerintah pusat.
Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, keberhasilan pemerintah daerah menjembatani kebutuhan lokal dengan kebijakan nasional diyakini menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan kesehatan di Lampura. (*)
