LampungCorner.com, BANDAR LAMPUNG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 resmi dilantik di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).
Pelantikan tersebut berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) Tengku Syahdana, Ketua Umum Gapembi Alven Stony, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, unsur Forkopimda Lampung, Wali Kota Bambang Iman Santoso, Wakil Bupati Tanggamus, Sekretaris Daerah Lampung Timur Rustam Effendi, para ketua Gapembi se-Indonesia, serta tamu undangan lainnya.
Ketua DPW Gapembi Lampung HM Muslih menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut di tingkat provinsi.
Ia berharap seluruh jajaran pengurus dapat terus mendapat arahan dari DPP Gapembi agar visi besar organisasi dapat diwujudkan secara maksimal.
Menurut Muslih, saat ini terdapat sekitar 1.170 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Lampung. Namun, baru sekitar 387 unit yang telah bergabung dengan Gapembi, sementara sisanya masih berada di berbagai yayasan.
Muslih menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan semata-mata kegiatan bisnis, melainkan gerakan kemanusiaan untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
“Gapembi Lampung siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk bersama-sama mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Muslih.
Sementara itu, Ketua Umum Gapembi Alven Stony menyebut program MBG telah berkembang menjadi gerakan nasional dengan dukungan investasi swasta dalam jumlah sangat besar.
Hingga kini, kata dia, sekitar 28.800 dapur SPPG telah berdiri di seluruh Indonesia. Dengan kebutuhan investasi rata-rata Rp3 miliar untuk setiap dapur, total dana yang telah digelontorkan diperkirakan mencapai Rp90 triliun.
“Dana itu murni berasal dari para mitra, bukan dari APBN maupun APBD,” kata Alven.
Ia menjelaskan, para mitra MBG saat ini masih berada pada tahap pengembalian modal investasi, yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua tahun.
Alven juga mengajak seluruh pihak untuk meluruskan berbagai informasi yang keliru di masyarakat terkait program MBG agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana mengatakan, secara nasional jumlah SPPG kini telah mencapai sekitar 28.800 unit.
Khusus di Provinsi Lampung, program tersebut disebut telah menjangkau sekitar 2,7 juta penerima manfaat.
“Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penerima manfaat program makan bergizi terbesar kedua di dunia setelah India,” ujar Tengku.
Ia menjelaskan, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka pasar yang pasti bagi sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan lokal.
Menurutnya, satu dapur SPPG dapat mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan. Sebagian besar dana tersebut akan berputar langsung di tengah masyarakat melalui pembelian bahan baku dari petani, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan Gapembi Lampung dan pelaksanaan program MBG di daerah.
Menurut Gubernur, program tersebut memiliki dampak ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi peluang besar bagi Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal,” tegasnya.
Gubernur berharap pelantikan DPW Gapembi Lampung menjadi tonggak awal penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan program strategis nasional gagasan Presiden Prabowo Subianto demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. (*)
Editor: Furkon Ari
